ARUSBAWAH.CO - Tragedi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh hingga Sumatra Barat menjadi perhatian serius bagi DPRD Kalimantan Timur.
Lima kalimat pembuka menggambarkan situasi yang menunjukkan bahwa kerentanan lingkungan bukan hanya persoalan wilayah lain.
Ancaman serupa juga menghantui Kaltim bila tata kelola mitigasi tidak disiapkan dengan matang.
Peringatan ini disampaikan agar pemerintah daerah tidak mengulang kegagalan antisipasi seperti di Sumatera.
DPRD Kaltim menilai bahwa pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa kontrol lingkungan akan meninggalkan risiko besar bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa arah anggaran daerah tidak boleh melupakan aspek keselamatan ekologis.
Ia menyatakan bahwa APBD harus tetap berlandaskan mandatory spending yang prioritasnya meliputi pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Ia juga menekankan urgensi mitigasi bencana dan penguatan perlindungan lingkungan, meskipun sebagian kewenangan pengelolaan lingkungan telah dialihkan ke pemerintah pusat.
Menurutnya, ancaman banjir, longsor, dan karhutla menuntut pemerintah daerah bertindak lebih sistematis.
Hasanuddin mengingatkan bahwa Kaltim bisa mengalami kerusakan besar jika pendekatan pembangunan tidak diperbaiki.
“Misalkan begini, setiap proyek pembangunan di Kaltim harus diawasi ketat dan didasarkan pada prinsip kelestarian lingkungan,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak ekosistem.
“Dokumen lingkungan jangan cuma formalitas. Itu harus jadi alat kendali untuk mencegah kerusakan,” tegasnya.
Hasanuddin juga menekankan bahwa penyusunan AMDAL harus dilakukan secara serius dan transparan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Menurutnya, anggaran harus mendukung riset, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat agar pengawasan lingkungan menjadi lebih efektif.
Ia menambahkan bahwa orientasi pembangunan tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
“Jika pembangunan hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya, Kaltim bisa menghadapi kerusakan alam yang tidak dapat diperbaiki,” ujarnya.
DPRD Kaltim mendorong agar kebijakan berbasis kelestarian menjadi fondasi dalam setiap program pembangunan provinsi.
Dengan meninjau kembali kerentanan ekologis dan memperkuat regulasi daerah, DPRD berharap Kaltim dapat menghindari nasib serupa seperti bencana besar yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. (adv)
