Ia juga menyebut fenomena ini berdampak buruk pada penghuni kos.

Pemilik kos, yang menikmati subsidi, cenderung menaikkan harga sewa.

"Misalnya, awalnya kontrakan 1,5 juta. Dengan subsidi, pemilik bisa naikkan jadi 2 juta. Akhirnya anak kos yang terbebani," tambahnya.

Lebih lanjut, Purwadi mempertanyakan keakuratan data pemerintah dan PLN dalam mengidentifikasi penerima subsidi.

Menurutnya, masalah ini bermuara pada lemahnya sistem database yang tidak pernah diperbaiki.

"Ini kerja berat untuk pemerintah. Data penerima subsidi itu harus jelas, jangan asal," kritiknya.

Purwadi juga mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya berlangsung dua bulan, sementara dampak kenaikan harga sewa bisa bertahan sepanjang tahun.