ARUSBAWAH.CO - Komitmen transisi energi pemerintah telah berpindah tangan dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan agar Indonesia tetap konsisten dalam melakukan transisi energi, khususnya percepatan pensiun PLTU batubara.

Dalam upaya transisi energi Indonesia, pemerintah perlu melihat keuntungan dari pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) sebagai bagian dari pencapaian emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Penghentian PLTU batubara kini menarik perhatian sejumlah pihak, dengan dukungan dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berencana menghentikan 13 PLTU, termasuk Cirebon-1, lebih awal dari jadwal.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1, dengan alasan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kekhawatiran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan PLN sama sekali tidak berdasar.

“Jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerjasama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan. Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima.

Kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra, yang mengakibatkan kerugian finansial diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada tahun 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.