ARUSBAWAH.CO - Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di Kota Samarinda masih banyak mengahadapi persoalan.

Meski sudah mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda, pelaksanaannya masih terkendala banyak hal, terutama soal anggaran.

Anggota DPRD Komisi II Kota Samarinda, Sani Bin Husain, mengungkapkan bahwa Pemkot sudah menyiapkan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025 untuk mendukung program ini.

Namun, kepastian angka itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Anggaran memang sudah direncanakan. Tapi kita tidak bisa gegabah karena juknisnya belum turun. Ini jadi tantangan besar buat kita," kata Sani saat dihubungi, Sabtu (25/01/2025).

Saat ini, program tersebut baru diterapkan di satu sekolah di Samarinda dengan estimasi biaya Rp12.500 per porsi.

Namun, angka ini dinilai tidak realistis jika diterapkan secara luas di Kaltim.

"Di Jawa mungkin Rp11.000 cukup. Tapi di Samarinda, biaya makan bisa dua sampai tiga kali lipat," jelas Sani

Harga bahan pokok di sini mahal, ditambah lagi ongkos transportasi bahan bakar yang tinggi," tambahnya.

Kendala lainnya adalah juknis yang menjadi acuan hukum dalam pelaksanaan program.

Juknis ini akan mengatur tata kelola dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sehingga pelaksanaan program tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

"Kalau tanpa juknis, kita takut nanti malah jadi temuan hukum. DPRD dan Pemkot masih terus menunggu keputusan pusat," tambahnya.

Sani juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dalam mendanai program strategis ini.

Menurutnya, beban anggaran tidak seharusnya sepenuhnya dilimpahkan ke daerah yang memiliki keterbatasan dana.

"Kalau pusat bantu pendanaan lewat APBN, tentu kita bersyukur. Tapi kalau semuanya diserahkan ke daerah, itu berat. Kita harus tetap bijak dalam mengelola APBD," tegasnya.

Harapan besar kini tertuju pada percepatan penerbitan juknis dan sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah.

Sani optimis, jika hambatan ini teratasi, program makan bergizi gratis bisa segera dirasakan oleh seluruh siswa di Samarinda.

"Ini program nasional yang bagus dan strategis. Kami di DPRD sangat mendukung. Tapi pemerintah pusat harus memastikan anggaran tersedia, supaya program ini tidak merugikan program penting lainnya di daerah," pungkasnya. (wan)