“Kesra dan Diskominfo harus berjalan beriringan. Sosialisasi jangan setengah-setengah, informasi harus jelas dan tersampaikan dengan baik,” ujar Yenni yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. 

Usul Tim Khusus di Kampus

Belajar dari persoalan sebelumnya di sejumlah perguruan tinggi seperti ITK dan Unmul, Yenni menilai perlu ada tim khusus di kampus yang secara resmi ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dari Gubernur atau pun Tim Pengarah Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G). 

Hal ini untuk menghindari kasus mahasiswa yang tidak terdata atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.

“Kalau perlu ada tim tersendiri di kampus yang di-SK-kan, supaya koordinasinya lebih terarah dan mahasiswa tidak kebingungan,” ucapnya.

Transparansi dan Data Satu Pintu

Yenni juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan realisasi serapan.

Menurutnya, publik berhak mengetahui secara detail bagaimana dana besar GratisPol dikelola.

“Transparansi data harus satu pintu di Kesra. Publik perlu diberi tahu secara rinci, baik soal penggunaan anggaran maupun realisasinya,” katanya.

Perlu Road Map Jangka Panjang

Tak hanya soal angka penerima dan besaran anggaran, Yenni meminta Pemprov menyusun peta jalan (road map) GratisPol yang jelas dalam lima tahun ke depan.