ARUSBAWAH.CO - Di bawah langit sore yang teduh, warga Desa Puan Cepak tampak berkumpul di balai pertemuan umum desa.
Bukan untuk rapat pembangunan jalan atau urusan bantuan sosial, tapi untuk sesuatu yang lebih mendasar: berbicara tentang masa depan demokrasi di daerah mereka sendiri.
Kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10, yang digagas oleh anggota DPRD Kaltim Didik Agung Eko Wahono, membawa suasana berbeda.
Tema yang diangkat kali ini, “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya”, terasa hangat dan relevan menjelang tahun-tahun politik baru menuju Pilkada serentak 2029.
Di tengah suara jangkrik dan kipas angin yang berputar pelan, dua narasumber — Beny Sianturi dan Picked Nur Ikan Reviono — berdiri di depan peserta.
Mereka tak berbicara dengan bahasa teori, tapi dengan bahasa keseharian: tentang uang, pilihan, dan tanggung jawab.
“Kalau Pemilu Masih Soal Uang, Kapan Kita Punya Pemimpin Baik?”
Suara Beny Sianturi terdengar lantang. Ia tak berputar-putar soal masalah klasik: politik uang.
“Selama masyarakat masih melihat pemilu sebagai ajang transaksi, sulit lahir pemimpin yang jujur dan berintegritas,” ujarnya disambut anggukan dari beberapa warga.
Beny bercerita tentang bagaimana warga sering kali merasa “sayang” jika tak menerima amplop, tapi menyesal setelah lima tahun berlalu.
“Demokrasi itu bukan jual beli suara, tapi janji untuk memperbaiki hidup bersama,” katanya.
Ia menekankan pentingnya edukasi politik berkelanjutan, agar warga tak sekadar memilih, tapi juga memahami apa yang mereka pilih.
Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu juga disebutnya masih lemah. “Institusi pengawas harus punya nyali, jangan takut tekanan politik lokal,” tegasnya.
“Demokrasi Harus Hidup di Akar Rumput”
Sementara itu, Picked Nur Ikan Reviono menyoroti minimnya partisipasi warga di tingkat desa dan kecamatan. Ia menilai demokrasi langsung tidak akan berarti jika hanya dimaknai sebagai datang ke TPS.
“Partisipasi itu juga soal berani mengawasi, memberi kritik, bahkan berdebat dengan santun,” katanya.
Bagi Picked, demokrasi lokal bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mau peduli.
Moderator Wulandari pun menambahkan dimensi baru: tantangan era digital. Ia mengingatkan soal bahaya disinformasi dan ujaran kebencian yang kerap memecah warga menjelang pemilu.
“Literasi digital politik harus dibangun, supaya demokrasi kita tidak gampang disetir hoaks,” ujarnya.
Refleksi dari Didik Agung: Demokrasi Harus Diperjuangkan
Menutup kegiatan, Didik Agung Eko Wahono berbicara dengan nada pelan tapi tegas.
“Demokrasi tidak cukup hanya diselenggarakan, tapi harus diperjuangkan,” katanya.
Baginya, kegiatan seperti ini bukan sekadar agenda formal DPRD, tapi cara untuk mengembalikan demokrasi ke akar — ke rakyat sendiri.
Di ujung acara, para peserta masih duduk, saling berbincang ringan. Dari desa kecil di Muara Kaman ini, terselip harapan bahwa suara rakyat bukan sekadar angka di bilik suara, melainkan denyut kehidupan yang membuat demokrasi tetap bernyawa.
(adv)
