Menyambung permasalahan di atas, Asman Aziz juga menyayangkan yang seharusnya organisasi PBNU disini berfungsi memperbaiki, mengingatkan pemerintah dan melakukan pemulihan namun mengapa malah ikut - ikutan mendapatkan izin untuk pengelolaan tambang.

"Ini hanya pendapat saya bahwa bagi saya pribadi itu adalah itu adalah sebagian suap politik," tutupnya.

Asman Aziz diketahui merupakan pengurus PWNU Kaltim.

Pria kelahiran Gowa, 14 Agustus 1978 ini juga dikenal sebagai salah satu aktivis penggiat lingkungan.

Sebagai informasi, publik ramai menyoroti adanya niatan pemerintah untuk memberikan izin tambang ke ormas keagamaan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait Pemberian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan (PP 25/2024).

Sejak PP itu terbit, beberapa kalangan mulai menguliti kebijakan itu yang dinilai sudah lepas dari fungsi ormas.

Terbaru, ada judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA) perihal PP Izin Tambang ke Ormas Keagamaan itu.