ARUSBAWAH.CO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda gelar diskusi sekaligus peluncuran catatan akhir tahun yang bertajuk "Demokrasi Semu Tahun Pemilu 2024".
Acara ini berlangsung di T.CO Coffee, Jalan Banggeris, pada Jumat (20/12/2024).
Kegiatan itu menjadi momentum refleksi bagi kondisi demokrasi, hukum, dan HAM di Kaltim selama setahun terakhir.
Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda Wiyashadi, saat diwawancarai oleh redaksi Arusbawah.co menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengungkap kinerja LBH Samarinda selama setahun terakhir kepada publik.
"Ini bentuk pertanggungjawaban kami atas penanganan berbagai kasus. Selain itu, kami ingin membuka fakta tentang situasi demokrasi, hukum, dan HAM di Kaltim agar diketahui masyarakat," ujar Fathul.
Menurutnya, banyak kasus yang hingga kini masih mandek dan tidak diselesaikan secara tuntas oleh pihak berwenang.
Ia menyoroti kasus-kasus seperti kriminalisasi warga, kekerasan seksual yang diabaikan, hingga lambannya penanganan kasus pembunuhan di Muara Kate.
"Negara gagal hadir untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Ketika negara absen, masyarakat menjadi korban," tegasnya.
Fathul juga menyoroti bahwa tahun pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Namun, menurutnya, hal itu hanyalah demokrasi semu yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Ia menilai pemerintahan saat ini hanya berganti kekuasaan tanpa membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
"Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan, apalagi dalam konteks penegakan hukum dan HAM," tambahnya.
Kritik keras juga disampaikan kepada aparat kepolisian dan pemerintah.
Fathul mendesak agar penanganan kasus seperti di Muara Kate segera diambil alih oleh Polda atau bahkan Mabes Polri jika tidak ada kemajuan di tingkat Polres.
Selain itu, ia menyinggung kasus kriminalisasi warga Telengmo yang melibatkan PT ICM.
"Bagaimana bisa rakyat dikriminalisasi oleh perusahaan yang dimiliki kerabat dekat Presiden Prabowo? Padahal rakyat yang dikriminalisasi ini adalah pendukung beliau," katanya dengan nada geram.
Sebagai refleksi akhir tahun, Fathul berharap kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat solidaritas masyarakat sipil.
"Tanpa solidaritas, kita tidak akan pernah mencapai kemenangan kecil sekalipun. Kita semua harus bersatu untuk merespons isu-isu sosial dan kemanusiaan. Pada akhirnya, kita semua adalah rakyat yang sama-sama berjuang," pungkas Fathul. (wan)