ARUSBAWAH.CO - Di tengah gelombang penghematan besar-besaran yang mulai diterapkan sejumlah kepala daerah di Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, justru mengklaim Kaltim sudah lebih dulu menjalankan pola efisiensi itu bahkan sebelum pemerintah pusat mengumumkan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 mendatang.
Langkah efisiensi ini kini menjadi perbincangan di banyak daerah.
Di Jawa Barat, misalnya, Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas memangkas habis anggaran konsumsi dalam setiap rapat.
Tak ada lagi nasi kotak, tak ada snack, hanya air putih yang tersisa di meja rapat.
Bahkan, perjalanan dinas ASN juga disapu bersih tanpa kompromi.
Hal serupa dilakukan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Ia akan memangkas anggaran konsumsi dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Tak berhenti di situ, perjalanan dinas ASN bakal dipotong hingga 90 persen, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak atau menyangkut kepentingan nasional.
Strategi Efisiensi Pemprov Kaltim
Namun bagaimana dengan Kalimantan Timur?
Saat ditanya wartawan Arusbawah.co mengenai opsi pemangkasan apa yang dilakukan Pemprov Kaltim seperti halnya kepala daerah lain, Rudy menjelaskan langkah yang sudah lebih dulu dijalankan pemerintahannya.
Rudy Mas’ud mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai gubernur pada 20 Februari 2025, kegiatan Pemprov Kaltim sudah hampir sepenuhnya dilaksanakan di dalam kantor.
“Kalau di Kaltim, saudara-saudara bisa lihat bahwa Pemprov Kaltim hampir sudah tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kantor. Karena kita memanfaatkan kantor,” ujar Rudy saat diwawancara awak media pada, Jumat (24/10/2025).
Menurut Rudy, langkah itu bukan hanya soal efisiensi, tapi juga bentuk adaptasi terhadap situasi fiskal yang semakin ketat.
Ia menyebut, jika dahulu Pemprov Kaltim hampir tiap minggu atau tiap bulan menggelar kegiatan di hotel, kini hal itu sudah berhenti total.
“Kalau hari ini dana TKD tidak dipotong saja, kemarin kita sudah tidak ada melaksanakan kegiatan di hotel-hotel. Kalau dulu setiap minggu atau setiap bulan, hari ini jangankan setiap minggu, jangankan setiap bulan, tiga bulan pun kita enggak pernah,” tegas Rudy.
Dampak Pemangkasan ke Ekonomi Daerah
Namun kebijakan tersebut ternyata membawa dampak lanjutan bagi sektor ekonomi daerah.
Rudy mengakui, berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel berimbas pada menurunnya okupansi industri perhotelan di Kaltim.
Sektor yang dulu ikut hidup dari rapat dan pertemuan pejabat kini ikut tertekan.
“Tentu akan mempengaruhi akufansi daripada hotel-hotel yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Kita pengin hotel kita tetap tumbuh, semuanya bisa tumbuh. Catatannya bahwa duit harus punya,” katanya.
Rudy menjelaskan, dirinya pribadi bahkan hampir tak pernah menggelar acara di hotel sejak menjabat.
“Bahkan saya sendiri hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan selama dilantik di tanggal 20 Februari sampai hari ini bulan Oktober. Saya hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan di hotel kecuali diundang,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh rapat pimpinan kini dilakukan secara bergilir di setiap OPD.
“Kami rapat setiap hari melaksanakan rapat pimpinan, kami putar di OPD-OPD semuanya. Jadi setiap minggu kita putar. Sambil meninjau bagaimana pelayanan publik kami langsung melihat langsung pelayanan publik di OPD-OPD kami yang ada di Kaltim,” tambahnya.
Seno Aji: TPP ASN Juga Bisa Dipangkas
Selain ditiadakannya rapat di hotel, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut bahwa langkah efisiensi juga mulai diarahkan pada pengurangan belanja pegawai.
Salah satu pos besar yang kini masuk dalam radar pemangkasan adalah Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Pasti, ya. Tapi kan ini kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi yang ada saat ini tidak memungkinkan,” ujar Seno beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, tak menutup kemungkinan pemangkasan juga akan menjangkau proyek strategis daerah.
“Dan mungkin ya, tidak hanya TPP, mungkin ada proyek-proyek strategis kita yang juga harus kita pangkas,” pungkasnya.
(wan)
