ARUSBAWAH.CO -  Surat dengan kop DPRD Kalimantan Timur terkait agenda pembahasan hak angket beredar ke publik.

Dokumen bertanggal 18 Mei 2026 itu memuat undangan konsultasi dan rapat ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Surat bernomor 100.3.2/II-1258/Set.DPRD tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud atau yang akrab disapa Hasan Mas’ud.

Dalam surat itu, pimpinan DPRD serta ketua-ketua fraksi diminta menghadiri konsultasi terkait pembahasan hak angket DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Agenda pertama dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 19 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Agenda tersebut disebut secara spesifik sebagai “konsultasi terkait hak angket”.

Tak hanya itu, sehari setelahnya atau Rabu, 20 Mei 2026, rombongan DPRD Kaltim kembali dijadwalkan menggelar rapat di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.

Dalam agenda kedua itu, pembahasan disebut akan berfokus pada hasil konsultasi bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Beredarnya surat tersebut langsung memantik perhatian publik.

Sebab, hingga kini belum ada penjelasan resmi DPRD Kaltim mengenai substansi hak angket yang hendak dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

Hak angket sendiri merupakan hak penyelidikan yang dimiliki DPRD untuk menelusuri dugaan pelanggaran terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah atau persoalan tertentu yang dianggap penting dan berdampak luas.

Namun, dokumen yang beredar belum menjelaskan secara rinci objek maupun pihak yang akan menjadi sasaran hak angket tersebut.

Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan publik dan internal politik daerah.

Terlebih, langkah konsultasi langsung ke Kemendagri dinilai menunjukkan bahwa isu yang dibahas bukan persoalan biasa.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kaltim terkait keabsahan surat maupun agenda pembahasan hak angket tersebut. (pra)