Andi juga menegaskan bahwa meski sempat ada pengalihan pasokan BBM ke Balikpapan, distribusi di Samarinda tetap berjalan normal. Ia menyebut Samarinda punya peran penting dalam rantai distribusi energi di Kalimantan Timur, karena selain melayani kebutuhan kota sendiri, juga menyuplai daerah seperti Tenggarong dan Kutai Barat.

Masalah lain yang dibahas adalah praktik pengetapan BBM yang masih terjadi meski sudah ada sistem barcode.

Ia menyebut masih ditemukan oknum yang memanipulasi pengisian BBM dengan cara mengantre berulang menggunakan kendaraan dan barcode yang sama. Hal ini disinyalir dilakukan dengan memodifikasi tangki kendaraan agar bisa mengisi lebih dari kuota yang diizinkan.

"Satu barcode maksimal 40 liter. Tapi ada yang antre lagi setelah isi pertama. Ini jelas pelanggaran,” katanya.

Sayangnya, dari 30 SPBU di Samarinda, hanya dua yang sudah menerapkan sistem pengawasan berbasis kamera dan barcode yang bisa mendeteksi kendaraan pengisi secara akurat. SPBU lainnya belum dilengkapi sistem tersebut.

Untuk itu, Pemkot mempertimbangkan beberapa solusi: meminta Pertamina berinvestasi memasang alat di semua SPBU, mewajibkan SPBU melengkapi teknologi pengawasan, atau menyediakan bantuan dana jika alatnya cukup terjangkau.

Tak hanya itu, Wali Kota juga mengusulkan pendirian SPBU khusus untuk kendaraan operasional milik pemerintah. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean di SPBU umum.