ARUSBAWAH.CO - Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian (Diskop UKMP) Kota Balikpapan terus berupaya menertibkan dan memperbarui data kelembagaan koperasi di wilayahnya.
Dari hasil pendataan terbaru, ditemukan ratusan koperasi yang sudah tidak aktif bahkan tidak lagi memiliki alamat yang jelas.
338 Koperasi Tidak Ditemukan dalam Sistem
Kepala Diskop UKMP Balikpapan, Heruressandy, menjelaskan bahwa dari total lebih dari 600 koperasi terdaftar di sistem Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 338 koperasi tidak dapat ditemukan keberadaannya di lapangan.
“Kami mengimbau pengurus koperasi yang belum terverifikasi agar segera melapor ke Dinas untuk memperbarui data kelembagaannya. Pemutakhiran data penting agar informasi di sistem digital Kementerian Koperasi tetap valid dan terintegrasi,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).
Dari hasil pengecekan lapangan, 225 koperasi berhasil ditemukan, namun tidak semuanya aktif beroperasi.
Dari jumlah tersebut, hanya 109 koperasi yang masih benar-benar aktif menjalankan kegiatan ekonomi sesuai peraturan.
Kepatuhan RAT Masih Rendah
Heruressandy menambahkan, meskipun ada koperasi yang masih beroperasi, tingkat kepatuhan terhadap kewajiban Rapat Anggota Tahunan (RAT) masih perlu ditingkatkan.
“Sekitar 70 persen koperasi aktif telah melaksanakan RAT sesuai ketentuan Undang-Undang Perkoperasian. Kami berharap sisanya segera menyesuaikan agar tata kelola kelembagaan lebih tertib,” tegasnya.
Diskop UKMP berencana terus melakukan pembinaan dan monitoring agar koperasi yang sudah aktif bisa beroperasi lebih produktif serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
Dorong Koperasi Merah Putih Jadi Model Kolaborasi
Selain pemutakhiran data, Diskop UKMP Balikpapan juga tengah fokus mengembangkan Koperasi Merah Putih, yang kini memasuki tahap kedua pembentukan.
Koperasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara masyarakat dan BUMN dalam penyediaan bahan pokok bagi warga kota.
“Kami sedang menjajaki kerja sama dengan seluruh BUMN di Balikpapan agar koperasi dapat berperan sebagai penyalur kebutuhan pokok warga. Jika 5–10 persen warga di tiap kelurahan menjadi anggota, hal itu sudah cukup memperkuat operasional dan permodalan koperasi,” jelas Heruressandy.
Dengan langkah ini, pemerintah kota berharap koperasi di Balikpapan bisa lebih aktif, sehat secara kelembagaan, dan berperan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (adv)
