ARUSBAWAH.CO - Pembahasan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi agenda penting Komisi II DPRD Kalimantan Timur.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut bahwa peluang kenaikan PAD sebenarnya terbuka lebar, sepanjang seluruh aset daerah dikelola dengan lebih teratur dan terbuka.
Ia menegaskan bahwa penguatan manajemen aset adalah kunci agar potensi pendapatan bisa tercapai maksimal.
“Pemerintah provinsi bersama DPRD kini tengah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh potensi pendapatan,” ungkapnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Inventarisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset provinsi terpantau dengan baik dan tidak ada lagi aset yang dibiarkan tanpa pemanfaatan.
Husni menilai, selama ini masih ada banyak potensi aset yang belum disentuh karena lemahnya ketertiban administrasi.
Jika pemerintah benar-benar berani mengambil langkah korektif, maka berbagai peluang pemasukan dapat kembali dihidupkan.
Satu aset yang disorot cukup tajam adalah hotel milik Pemprov Kaltim di Balikpapan.
Aset tersebut dianggap terlalu lama tidak jelas pengelolaannya, baik dari sisi dokumen maupun kontribusi pendapatan kepada kas daerah.
Kondisi itu membuat Komisi II memutuskan untuk mengambil langkah tegas, termasuk pemasangan tanda resmi sebagai bentuk pengambilalihan dan penertiban.
Husni menyampaikan bahwa sikap tegas seperti ini sangat diperlukan agar aset provinsi tidak lagi hilang manfaatnya.
Bila proses penertiban menimbulkan keberatan hingga berlanjut ke ranah hukum, pihak legislatif disebut telah siap menghadapinya sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan.
“Kebijakan serupa telah dilakukan di banyak provinsi lain, terutama untuk menertibkan aset yang dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan status maupun kontribusi,” lanjutnya.
Ia berharap langkah pembenahan yang berjalan saat ini dapat memperbaiki cara pemerintah mengelola aset secara keseluruhan.
Dengan pengelolaan yang jauh lebih profesional dan terukur, ia optimistis pendapatan daerah dapat meningkat lebih besar pada periode mendatang.
“Dengan pengelolaan yang lebih profesional, pemerintah provinsi diharapkan mampu meningkatkan PAD secara signifikan pada tahun-tahun mendatang,” terangnya.
Pemerintah provinsi tengah membenahi sistem pengelolaan keuangan agar lebih profesional dengan harapan dapat mendorong kenaikan PAD pada tahun-tahun berikutnya. (adv)
