ARUSBAWAH.CO - Di balik angka-angka dalam rancangan APBD 2026, ada kegelisahan yang mulai disuarakan.
DPRD Kota Samarinda menilai alokasi anggaran untuk program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) masih terlalu kecil—dan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal masa depan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele.
Baginya, urusan demografi bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang bagaimana kota ini bertahan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
Anggaran Minim, Ancaman Jangka Panjang Mengintai
Anhar mengingatkan, jika pengendalian penduduk tidak ditopang anggaran yang memadai, dampaknya bisa terasa dalam bentuk tekanan besar pada layanan publik.
“Anggaran 2026 ini sangat minim. Padahal program KB punya peran penting menjaga keseimbangan jumlah penduduk. Kalau ini diabaikan, kita sedang menabung masalah,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut potensi “bom waktu” yang bisa terjadi pada 2030. Lonjakan jumlah penduduk, kata dia, bisa berimbas ke berbagai sektor—mulai dari kesehatan, jaminan sosial, hingga lapangan kerja.
“Kalau tidak diantisipasi, APBD bisa kewalahan”
Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk tanpa perencanaan yang matang akan membuat beban anggaran daerah membengkak.
“Bayangkan kalau kebutuhan layanan kesehatan naik drastis, BPJS membengkak, sementara lapangan kerja terbatas. Kompetisi makin ketat, ekonomi bisa terganggu. Ini efek berantai,” tegasnya.
Kampung KB Disorot: Banyak Nama, Minim Gerakan
Selain soal anggaran, DPRD juga menyinggung efektivitas program di lapangan. Salah satunya Kampung KB yang dinilai belum berjalan maksimal.
Anhar mengungkapkan, dari data yang ia pegang, hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif.
“Dari 20 Kampung KB, hanya lima yang berjalan. Sisanya lebih banyak sekadar papan nama dan baliho. Ini harus jadi evaluasi serius,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD tetap membuka ruang dukungan anggaran. Namun, syaratnya jelas: program harus punya dampak nyata dan indikator keberhasilan yang terukur.
“Kalau programnya jelas dan terasa manfaatnya di masyarakat, tentu kami dukung. Tapi jangan hanya formalitas,” ujarnya. (adv)
