ARUSBAWAH.CO -  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dipastikan turun drastis dibandingkan tahun 2025.

Pemangkasan besar-besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memaksa daerah melakukan penghematan. 

Dan jika melihat struktur belanja tahun 2025, potensi efisiensi paling besar justru berada pada pos yang selama ini paling gemuk yaitu belanja daerah.

Data yang dihimpun Arusbawah.co dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, pada Rabu (3/12/2025) menunjukkan seluruh daerah di Kaltim masih menempatkan beberapa belanja sebagai pos terbesar. 

Jika APBD 2026 harus dirampingkan, pos inilah yang seharusnya ditata ulang oleh pemerintah daerah.

Belanja Terbesar 10 Kabupaten/Kota: Siapa Paling Gemuk dan Harus Dipangkas?

Pemetaan belanja terbesar di tiap kabupaten/kota menunjukkan pola yang sama yaitu mayoritas daerah menggemukkan belanja modal atau belanja barang dan jasa. 

Namun yang paling rawan dan seharusnya dipangkas adalah belanja lainnya, terutama pada daerah yang item ini membengkak hingga ratusan miliar.

Pos ini berisi belanja bagi hasil, bantuan keuangan, hibah, bansos, subsidi, hingga belanja tak terduga.

1. Kabupaten Berau: Belanja Modal Paling Gemuk, Tapi Belanja Lainnya Juga Besar

Berau mencatat total belanja daerah Rp5,25 triliun. 

Belanja modal menjadi pos terbesar dengan Rp2,64 triliun. 

Sedangkan, belanja lainnya mencapai Rp619,52 miliar didominasi bantuan keuangan Rp452,58 miliar. 

Angka ini menjadi potensi efisiensi karena lebih besar dibanding belanja pegawai dan belanja sosial jika digabungkan.

2. Kutai Kartanegara: Belanja Barang dan Jasa Menelan Separuh APBD

Kukar masih menjadi daerah dengan APBD raksasa Rp11 triliun. 

Pos terbesar adalah belanja barang dan jasa Rp4,43 triliun, disusul belanja modal Rp3,74 

Pos besar juga pada belanja lainnya Rp1,348 triliun yang didominasi bantuan keuangan Rp1,152 triliun. 

Tahun 2026, angka ini seharusnya jadi prioritas pemotongan oleh pemerintah daerah.

3. Kutai Barat: Minim PAD, Tapi Bantuan Keuangan Membengkak