ARUSBAWAH.CO - Setahun setelah program unggulan Gubernur terpilih Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berjalan, data pendidikan soal siswa SMA/ SMK yang putus sekolah di tahun 2025, ada di angka yaitu 18,16%.
Data ini menunjukan hampir satu dari lima anak usia sekolah menengah atas di Provinsi ini gagal untuk menyelesaikan pendidikannya.
Angka ini tercatat dalam Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 yang dirilis dalam Musrenbang di Samarinda, 30 April 2026, di Pendopo Odah Etam, Samarinda.
Efektivitas Implementasi Gratispol di Lapangan
Program Gratispol yang diluncurkan merupakan salah satu janji kampanye unggulan dari pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Program ini mencakup pembiayaan pendidikan mulai dari jenjang SMA/SMK hingga S3, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,3 triliun khusus untuk komponen pendidikan dalam RKPD 2027.
Pada tahun pertama pelaksanaan, program ini berhasil menjangkau 21.903 mahasiswa baru di perguruan tinggi wilayah Kaltim yang mendapat pembebasan UKT semester pertama.
Namun, mulai 2026, Gratispol akan memperluas cakupannya menjadi seluruh mahasiswa semester satu hingga delapan yang memenuhi syarat.
Tetapi dalam Rapat Paripurna Februari 2026 DPRD memberikan evaluasi tentang program Gratispol.
Dalam rapat tersebut, 32 anggota dewan melaporkan bahwa efektivitas dan implementasi teknis program Gratispol menjadi keluhan masyarakat.
Hal ini membuat fokus pembahasan bukan lagi pada seberapa besar anggaran yang dikeluarkan namun seberapa efektif program ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
Permasalahan Putus Sekolah Bukan Hanya Soal Biaya Kuliah
Ini merupakan persoalan yang harus dipahami, program Gratispol, dalam desainnya, lebih banyak menyasar jenjang pendidikan tinggi yaitu mahasiswa D3 hingga S3.
Sementara angka putus sekolah yang mengkhawatirkan justru terjadi di level SMA/SMK, dua hingga tiga tingkat lebih awal dalam tangga pendidikan.
Artinya, anak-anak yang putus di bangku SMA tidak sempat merasakan manfaat beasiswa kuliah gratis itu.
Mereka sudah gugur sebelum sampai ke gerbang perguruan tinggi.
Rancangan RKPD 2027 sendiri mengidentifikasi persoalan ini sebagai dua masalah yang berbeda namun saling terkait:
- Rendahnya aksesibilitas pendidikan menengah SMA/SMK, yang tercermin dari angka putus sekolah 18,16% dan APS usia 16–18 tahun yang baru 84,15%.
- Rendahnya kualitas pendidikan menengah, dengan nilai literasi SMA hanya 77,17% dan nilai literasi SMK 72,79%.
Keduanya menjadi hambatan struktural yang, jika tidak ditangani dari akarnya, akan membuat program beasiswa kuliah gratis sekalipun hanya dinikmati oleh mereka yang sudah beruntung bisa menyelesaikan SMA.
RKPD 2027: Pendidikan Tetap Jadi Prioritas Utama
Dalam rancangan RKPD 2027, pemerintah provinsi menempatkan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan sebagai prioritas pembangunan pertama dari empat prioritas utama.
Prioritas ini dilakukan sebagai upaya penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sejalan dengan tema besar yang diusung yaitu “Peningkatan Kualitas SUmber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas.”.
Antara Janji dan Realitas
Kehadiran program Gratispol tentunya menjadi harapan bagi keluarga yang anaknya berhasil untuk masuk ke perguruan tinggi namun terhambat biaya.
Namun data yang tersaji dalam RKPD 2027 justru menunjukan bahwa persoalan pendidikan di Kaltim belum cukup terselesaikan dari atas ke bawah.
Pemerintah provinsi kini memasuki tahun kedua pemimpinan dengan beban ganda yaitu memperbaiki sistem Gratispol yang masih memiliki banyak catatan sekaligus menjawab masalah yang lebih mendasar tentang bagaimana memastikan setiap anak Kaltim dapat menyelesaikan pendidikannya hingga hari terakhir di bangku SMA/SMK. (jay)
