Ia menyatakan bahwa tindakannya adalah bentuk kekecewaan dan keprihatinan terhadap kondisi para pekerja yang sudah berbulan-bulan tidak menerima hak mereka.

"Bagaimana bisa masalah ini dibiarkan begitu lama? Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tapi menyangkut kehidupan lebih dari 80 pekerja dan keluarganya. Negara harus bertanggung jawab terhadap warganya," tegas Abdul Rohim.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa buruh bahkan harus tidur di gudang karena tidak mampu membayar tempat tinggal akibat belum menerima gaji. Menurutnya, Pemkot Samarinda harus mengambil langkah konkret jika kontraktor proyek gagal memenuhi kewajibannya.

"Silakan pemerintah memproses kontraktor sesuai aturan yang berlaku, tetapi jangan biarkan pekerja menderita lebih lama. Pemerintah harus turun tangan dan menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

DPRD Samarinda berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi terkait pembayaran gaji pekerja. Jika tidak ada jalan keluar melalui mekanisme tersebut, maka langkah hukum akan menjadi opsi terakhir guna memastikan hak pekerja terpenuhi. (adv)