Ketika ditanya wartawan program apa yang dipertajam setelah kehilangan Rp20 miliar anggaran, Ririn menjelaskan bahwa Dispar Kaltim memilih fokus pada yang benar-benar punya gigi yakni desa wisata, ekonomi kreatif, penguatan SDM, dan digitalisasi promosi.

“Yang dipertajam dari program ya program unggulan kita aja. Pengembangan desa wisata, pembangunan cars, dan SDM kita kan sudah ada pemetaannya,” ujarnya.

Dengan anggaran yang tersisa, Dispar mencoba menghindari tumpang tindih program dengan dinas lain.

Sertifikasi HAKI misalnya, tidak akan digarap jika Disperindagkop Kaltim sudah mengerjakannya.

Sementara sektor lain seperti desa wisata akan diarahkan untuk menggandeng dana CSR perusahaan.

Ririn memberi contoh, beberapa desa wisata seperti Pantai Marang di Kaliorang, Kutai Timur ternyata masih minim promosi.

Kata Ririn, Instagram resminya bahkan baru punya sekitar 115 pengikut.

“Makanya tak suruh kolab dengan Dinas Pariwisata. kita bantu promo untuk event-event mereka,” katanya.

Digitalisasi peta wisata, penguatan konten, hingga penggabungan program dengan Bank Indonesia atau perusahaan tambang juga disiapkan, meski masih berupa rencana.

“Tapi ini masih angan-angan sih ya. Kalau Desa Wisata sudah ya,” ujarnya sambil menjelaskan beberapa desa wisata yang sudah berjalan seperti Tapak Raja, Pela, dan Kaliorang.

Masalah Utama: Lokasi Wisata Bukan Aset Pemerintah

Ririn juga menyinggung kendala lain, banyak lokasi wisata berada di lahan bekas tambang atau wilayah bukan aset pemerintah.

Saat negara memangkas anggaran, Dispar makin sulit mengintervensi lokasi yang bukan miliknya.