Targetnya, paling lambat tahun 2028 Presiden dan pemerintahan sudah berkantor di IKN.

Untuk itu, pembangunan tiga elemen utama eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus dipenuhi.

“Istana Presiden dan kantor Presiden sudah. Tinggal DPR-MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya yang harus diselesaikan,” tambahnya.

Onesimus juga menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN.

“Ingat, APBN itu hanya 20 persen. Sisanya 80 persen dari investasi,” katanya.

Ia mencontohkan investasi lokal yang sudah berjalan seperti Rumah Sakit Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Hotel Kubika.

“Itu semua investasi, bukan dari APBN. Jadi, pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya investasi asing mulai masuk tahun 2025 ini untuk mendukung pembangunan IKN.

Onesimus ungkap bahwa Australia sudah berkomitmen membangun sekolah internasional.

“Groundbreaking-nya sudah dilakukan di tahap kedelapan,” katanya.

Menurutnya, Sekolah internasional ini akan menjadi fasilitas pendidikan bertaraf global di IKN, menarik minat ekspatriat dan masyarakat kelas menengah atas.

Tak hanya itu, perwakilan kedutaan besar dan badan keuangan dunia akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership Forum pada 13-14 Februari.