ARUSBAWAH.CO -  Proyek Terowongan Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD, terutama terkait besarnya anggaran yang telah digelontorkan mendekati setengah triliun rupiah.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda memastikan sejumlah rekomendasi teknis telah ditindaklanjuti.

Namun hingga kini, Terowongan Samarinda masih belum bisa dilalui alias belum operasional. 

Fisik Dinilai Rampung, Operasional Masih Tertahan

Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menyebut hasil pengecekan lapangan menunjukkan akses keluar (outlet) terowongan yang sebelumnya menjadi catatan telah diperbaiki.

“Kita sudah konfirmasi jalurnya diperbesar. Jadi tidak ada masalah. Tinggal kapan ini bisa beroperasi,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, secara teknis dan fisik, terowongan tersebut sudah layak digunakan.

“Kalau menurut kami sudah layak beroperasi,” tegasnya.

Terkendala Izin Pusat

Meski demikian, Rohim menegaskan bahwa hambatan utama saat ini bukan lagi pada konstruksi, melainkan proses perizinan operasional yang masih berjalan di pemerintah pusat.

“Dengan anggaran hampir setengah triliun, mestinya sudah beroperasi. Tapi izinnya masih diproses di pusat, itu yang kita dorong dipercepat,” katanya.

Jadi Sorotan Publik

Keterlambatan operasional proyek ini dinilai wajar menjadi perhatian masyarakat.

Selain nilai anggaran yang besar, proyek terowongan juga sejak awal menyedot perhatian publik karena manfaatnya bagi konektivitas kota.

“Ini proyek yang banyak disorot, baik dari sisi manfaat maupun anggarannya. Tapi fokus kami di Pansus adalah memastikan rekomendasi yang kami berikan sudah dijalankan,” jelas Rohim.

DPRD Pastikan Rekomendasi Dipenuhi

DPRD melalui Pansus LKPJ menegaskan fungsi pengawasan tetap berjalan, terutama dalam memastikan seluruh catatan teknis telah dipenuhi oleh pemerintah.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa rekomendasi terkait akses outlet telah dilaksanakan.

“Saat kita cek di lapangan, alhamdulillah sudah dipenuhi,” pungkasnya. (adv)