ARUSBAWAH.CO - Menghadapi pemangkasan anggaran besar pada 2026, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur menetapkan infrastruktur jalan sebagai fokus utama kerja mereka.

Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa jalan merupakan tulang punggung pembangunan daerah.

Menurutnya, meskipun seluruh sektor pembangunan memiliki peran penting, kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang memadai tetap berada pada prioritas teratas.

"Ini lebih banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah jalan. Jadi tetap, jalan menjadi prioritas utama," ujarnya, Rabu (3/12/2025).

Fitra menjelaskan bahwa pihaknya akan memfokuskan pekerjaan pada sejumlah ruas strategis, seperti Kutai Barat–Mahakam Ulu dan Kutai Timur–Berau.

Di luar ruas utama tersebut, sebagian besar pekerjaan akan berupa pemeliharaan rutin.

Namun demikian, anggaran untuk pemeliharaan juga mengalami penurunan.

PUPR-PERA berupaya memaksimalkan dana yang tersedia sambil berharap adanya pergeseran anggaran atau perubahan kebijakan di kemudian hari.

"Kita optimalkan yang ada. Mudah-mudahan nanti ada pergeseran atau perubahan. Prosesnya masih berjalan," jelasnya.

Penurunan anggaran yang dialami tahun depan cukup signifikan.

Pada 2026, anggaran PUPR-PERA Kaltim hanya sekitar Rp834 miliar, jauh lebih kecil dibanding anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp3,6 triliun.

Meski terbatas, Fitra memastikan kualitas pelayanan tidak boleh menurun.

Serangkaian langkah penghematan internal telah dilakukan, mulai dari penggunaan air dan listrik hingga efisiensi berbagai operasional kantor.

Ia menambahkan bahwa pemangkasan anggaran berdampak pada hampir seluruh sektor di bawah PUPR-PERA, mulai dari Bina Marga, Sumber Daya Air, hingga Cipta Karya.

Pembangunan gedung pemerintah baru pun harus ditahan sementara waktu.

Salah satu proyek yang dipastikan tetap berjalan adalah pengembangan Rumah Sakit Korpri (RSUD Aji Muhammad Salehuddin II) di Jalan Wahid Hasyim 1, Samarinda, yang akan ditingkatkan gradenya agar mampu melayani masyarakat lebih luas.

Sementara itu, untuk pembangunan gedung kantor baru, Fitra menegaskan belum ada rencana. Fokusnya adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan.

"Gedung kantor baru sementara tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya penuntasan. Untuk bangunan baru, belum," pungkasnya.

(adv)