ARUSBAWAH.CO -  Upaya pengendalian banjir di kawasan perbatasan Samarinda Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki fase krusial.

Pemerintah Kota Samarinda dan Pemkab Kukar kini bersiap membawa pembahasan ke level kepala daerah, setelah proses sinkronisasi teknis hampir rampung.

Tim teknis dari kedua daerah mempercepat penyelarasan rencana bersama yang akan menjadi fondasi kerja sama lintas wilayah dalam pengendalian banjir.

Pembahasan detail terkait desain, skema kolaborasi, hingga pembagian peran telah digarap intensif sejak beberapa waktu lalu. 

Finalisasi Teknis Ditargetkan Rampung Desember

Pemkot Samarinda menargetkan seluruh catatan teknis dapat difinalisasi sebelum akhir tahun.

Setelah itu, pertemuan resmi antara Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri akan dijadwalkan untuk memutuskan langkah eksekusi di lapangan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa proses penyamaan persepsi antar-perangkat daerah berlangsung konstruktif dan progresif.

“Tim dari kedua daerah sudah mengerucutkan banyak hal. Kalau seluruh poin sudah klop, kami berharap Desember ini bisa duduk bersama secara resmi dengan Bupati Kukar,” ujar Andi Harun, Kamis (11/12/2025) lalu. 

Komunikasi Andi Harun–Aulia Rahman Dinilai Positif

Andi Harun mengungkapkan bahwa komunikasi informal dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri telah dilakukan dalam sejumlah agenda pemerintahan.

Menurutnya, respons dari Pemkab Kukar sangat terbuka terhadap kerja sama pengendalian banjir lintas wilayah.

“Beliau sangat memahami urgensi persoalan banjir di kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya bisa berjalan cepat dan arahnya positif,” jelasnya.

Kolam Retensi di Kukar Jadi Kunci Pengendalian Banjir

Salah satu poin utama dalam rencana bersama tersebut adalah pembangunan kolam retensi di wilayah Kukar yang berbatasan langsung dengan Samarinda.

Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi elemen kunci dalam pengaturan limpasan air dari kawasan hulu.

Selama ini, aliran air dari wilayah Kukar disebut menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir di sejumlah titik Samarinda Utara.

Melalui skema kolaboratif, dua daerah diharapkan dapat berbagi fungsi pengendalian untuk menekan debit air saat curah hujan tinggi.

Laporan ke Pemprov Kaltim Menyusul Kesepakatan Final

Meski pembahasan teknis hampir tuntas, Pemkot Samarinda belum menyerahkan laporan resmi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Andi Harun menegaskan, pelaporan akan dilakukan setelah kesepakatan antardaerah benar-benar terkunci.

“Begitu dokumen final kami pegang, barulah kami ajukan kepada Gubernur. Kami berharap dukungan penuh dari provinsi karena ini menyangkut persoalan lintas batas wilayah,” ujarnya.

Fondasi Jangka Panjang Pengendalian Banjir

Andi Harun menegaskan, kerja sama antara Samarinda dan Kukar ini bukan sekadar respons jangka pendek atau solusi musiman. 

Pemerintah daerah menargetkan pendekatan sistemik dan berkelanjutan dalam pengelolaan banjir.

“Kita ingin penanganan yang menyeluruh, tidak parsial. Kalau seluruh pihak bergerak bersama, peluang untuk mengurangi risiko banjir di tahun-tahun mendatang akan jauh lebih besar,” pungkasnya. (isa)