ARUSBAWAH.CO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Jumat (25/07/2025).
Massa aksi memulai konvoi dari Taman Samarenda, titik kumpul yang menjadi lokasi keberangkatan sebelum bergerak menuju kantor pemerintahan menggunakan sepeda motor.
Mahasiswa Tuntut Pemerintah Kaltim Transparan dan Akuntabel
Dalam orasinya, koordinator aksi Faisal Hidayat menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur terus aktif mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tindakan yang melanggar konstitusi,” tegas Faisal saat berorasi.
Massa aksi juga melakukan aksi simbolik dengan membakar ban bekas dan membagikan selebaran berisi tuntutan mereka kepada publik.
- Syahariah Mas'ud Kritik Ketidakhadiran Rudy Mas'ud di Paripurna, Pokja 30: Kritik Juga Program yang Belum Berjalan
- Sosok Samping Rudy Mas'ud Sebut 'Tandai Tandai' saat Jurnalis Interview, Minta Wawancara Hanya Terkait Agenda
- Hetifah soal Penulisan Ulang Sejarah dan Isu Pemerkosaan Mei 1998: Sudah Diperjelas, Tak Seperti yang Dianggap
Desak Gubernur Kaltim Transparan dan Bebas dari KKN
Dalam pernyataannya, Faisal menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud agar menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami ingin Kaltim bersih dari praktik KKN. Gubernur harus bertanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Faisal.
Soroti Dugaan Fee Proyek dan Koneksi dengan Terpidana Kasus Pajak
Massa aksi menyoroti dugaan adanya praktik pengambilan fee proyek di lingkungan Pemprov Kaltim.
Berdasarkan informasi yang mereka himpun, terdapat oknum berinisial BR yang disebut sebagai operator lapangan, serta keterlibatan oknum lain berinisial H.
“Kami minta Kejati Kaltim turun tangan menyelidiki dugaan permainan fee ini,” lanjut Faisal.
Tuduhan Koneksi Pejabat Kaltim dengan Rafel Alun
Salah satu orator aksi, Rijal, menambahkan bahwa pihaknya mencurigai adanya kolaborasi antara pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim dengan terpidana kasus pajak Rafel Alun.
“Ini bahaya. Jika benar ada kerjasama pejabat tinggi Kaltim dengan terpidana kasus pajak, maka harus diusut tuntas,” tegas Rijal.
Hingga siang hari, aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Massa tetap menyuarakan aspirasi agar pemerintah lebih transparan, bersih, dan bertanggung jawab terhadap amanah publik. Sementara itu, dari pihak Pemprov Kaltim belum ada pihak dari gubernuran yang menaggapi aksi massa dalam melakukan demo tersebut. (pra)
