Data yang dikantongi aliansi, sejauh ini sudah ada sekitar 4.075 orang yang menyatakan siap turun aksi.

Mereka datang dari 44 organisasi masyarakat berbeda, mulai dari mahasiswa, komunitas, sampai kelompok masyarakat sipil.

Jumlah itu masih bisa bertambah karena konsolidasi terus berjalan.

Soroti Dinasti Politik hingga Desak Hak Angket DPRD

Tuntutan yang dibawa juga bukan kaleng-kaleng.

Aliansi secara terang-terangan menyoroti dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkar kekuasaan provinsi.

“Kami hanya punya satu tuntutan besar stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Tekanan juga diarahkan ke DPRD Kaltim.

Aliansi mendesak agar dewan tidak diam, tapi menggunakan hak angket untuk membongkar kebijakan dan langkah pemerintahan Rudy–Seno.

Bahkan, arah tuntutan disebut bisa berkembang lebih jauh.

“Kami minta DPRD mengeluarkan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan nepotisme itu bisa saja ke sana,” ujar Erly.