ARUSBAWAH.CO - Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) tak tinggal diam dalam memperjuangkan aspirasi warga pedalaman.

Mereka terus mendorong percepatan perbaikan Jalan Poros Belayan, jalur strategis yang menghubungkan Tenggarong sebagai ibu kota Kukar hingga ke desa-desa terpencil di pedalaman.

Perhatian ini bukan tanpa alasan.

Kondisi jalan yang menghubungkan Desa Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun hingga ke Desa Teluk Muda di Kecamatan Kenohan kini rusak berat.

Padahal ruas ini menjadi nadi utama mobilitas darat bagi puluhan desa yang tersebar di tiga kecamatan: Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang.

“Jalur ini sangat vital. Ia adalah urat nadi transportasi masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman. Jika jalan ini lumpuh, maka aktivitas warga pun ikut terganggu,” ungkap Salehuddin, anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kukar.

Politisi muda Partai Golkar itu menambahkan, ruas ini tidak hanya penting bagi Kukar, tapi juga menjadi alternatif andalan warga dari Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Melalui jalur Belayan, jarak tempuh ke Tenggarong dan Samarinda bisa dipangkas signifikan.

“Wajar kalau kami terus memperjuangkan perbaikannya. Jalur ini bukan hanya penghubung, tapi juga penggerak ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Sempat ada harapan besar ketika Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran untuk perbaikan.

Sayangnya, rencana itu terkena rasionalisasi sehingga dana provinsi untuk jalur ini dihapus dari draft APBD.

Saat ini, hanya tersisa anggaran sekitar Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Murni Kukar.

“Nilainya sangat terbatas, belum mampu menangani kerusakan parah yang ada. Padahal medan jalurnya tidak mudah, karena berada di wilayah rawa dan tepi Sungai Belayan,” terang Salehuddin.

Menurutnya, kondisi geografis tersebut menuntut konstruksi khusus yang kuat dan tahan lama, seperti sistem pile slab atau jembatan layang.

Meski biayanya besar, solusi ini dianggap paling rasional untuk mencegah kerusakan berulang.

“Ini investasi jangka panjang. Kalau hanya tambal sulam, masalahnya akan terus berulang dan masyarakat terus jadi korban,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa akses jalan yang layak akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Ketika banjir besar melanda, jalan yang terputus membuat distribusi kebutuhan pokok tersendat dan harga melambung tinggi.

“Masyarakat pedalaman Kukar juga punya hak yang sama untuk mendapatkan infrastruktur memadai. Itulah kenapa kami terus mengawal ini agar Jalan Poros Belayan bisa dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)