ARUSBAWAH.CO - Banyaknya kendaraan berat berpelat luar daerah yang beroperasi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.
Keberadaan armada-armada ini dinilai tidak memberi pemasukan bagi daerah karena pajaknya tidak dibayarkan di Kaltim, sementara aktivitasnya justru memberi sumbangsih bagi kerusakan jalan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini.
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan infrastruktur jalan yang sering dikeluhkan masyarakat.
Giaz mengungkapkan, saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, ia menemukan banyak perusahaan yang mengoperasikan kendaraan berpelat luar daerah.
Setiap hari kendaraan itu mengangkut beban besar, namun pajaknya tidak masuk ke kas pemerintah provinsi.
Padahal, fasilitas penggantian pelat KT sudah disiapkan secara gratis oleh pemprov.
Politisi Nasdem tersebut menilai bahwa momentum pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat seharusnya menjadi pemacu untuk memaksimalkan sumber penerimaan lokal.
Karena itu, ia bersama anggota dewan lain dari daerah terdampak berencana menemui langsung para sopir dan pemilik perusahaan.
Pendekatan yang digunakan akan bersifat persuasif, dengan menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi mereka sangat bergantung pada infrastruktur daerah yang layak.
“Banyak jalan rusak akibat beban kendaraan berat, tetapi pajaknya justru dibayar ke provinsi lain,” ujarnya.
Situasi ini dianggap ironis mengingat Kaltim merupakan penyumbang besar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, namun masih berjuang mengatasi persoalan mendasar seperti kondisi jalan.
Giaz menekankan pentingnya kesadaran bersama.
Ia berharap para pengusaha mau mengikuti aturan dan memindahkan registrasi armada mereka ke pelat KT sebagai bentuk kontribusi konkret bagi pembangunan daerah.
Ia memastikan Komisi II akan mengawal persoalan ini hingga selesai, mulai dari penelusuran pihak yang bertanggung jawab hingga mediasi di lapangan.
“Kaltim harus memperkuat infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau jalannya rusak, semua ikut dirugikan,” tegasnya.
(adv)
