ARUSBAWAH.CO - Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda yang dijadwalkan dimulai Juli 2025 dengan 100 siswa angkatan pertama kini terancam batal menggunakan gedung Yayasan Melati di Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
Pasalnya, lokasi tersebut bakal digunakan kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memindahkan kembali SMA Negeri 10 Samarinda pada tahun ajaran 2025/2026 ke lokasi awalnya.
Padahal, Pemkot Samarinda sebelumnya sudah melakukan kerja sama dengan Yayasan Melati untuk menumpang sementara yang di sewa sambil menunggu pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang berada di Stadion Palaran Kel, Simpang Pasir jadi.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya tak ingin memperkeruh suasana dan memilih untuk mencari alternatif lokasi lain.
"Itu murni urusan antara Pemprov dan Yayasan. Tanahnya milik provinsi, bangunan milik separuh milik yayasan. Kalau tidak diperkenankan, ya kami akan cari tempat lain. Sekolah Rakyat tetap jalan,” katanya saat diwawancara redaksi Arusbawah.co, Jumat (23/5/2025).
Orang nomor satu di Kota samarinda itu mengaku telah menyiapkan dua opsi lokasi pengganti dari gedung Yayasan Melati, namun enggan membeberkannya saat ini demi menghindari kegaduhan publik.
"Saya enggak mau dua tempat ini digoreng-goreng. Nanti bisa jadi kegaduhan yang malah ganggu program. Sekolah Rakyat itu untuk rakyat, bukan demi pejabat atau kepala daerah," tegasnya.
Menurutnya, jika program gagal hanya karena polemik lokasi, yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin yang seharusnya mendapat fasilitas pendidikan gratis dari dana APBN.
“Kita harus kompak. Jangan cuma karena beda pandangan jadi ribut. Jangan gara-gara gaduh, pemerintah pusat nilai kita nggak serius lalu sekolah dibatalkan. Emang yang rugi wali kota? Enggak. Yang rugi itu rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi hanyalah miskomunikasi yang dibesar-besarkan oleh media.
“Antara Pemkot, Pemprov, dan Yayasan itu enggak ada masalah besar. Semuanya biasa saja. Tapi kalau dibikin gaduh, bisa jadi gagal. Kita jangan cari kambing hitam, lebih baik cari kambing guling saja,” sindirnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa sejak awal pihaknya hanya ingin meminjam empat kelas di Yayasan Melati, bukan menjadikan lokasi itu permanen.
Namun situasi yang berkembang membuat Pemkot mundur demi menjaga hubungan baik antar pihak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin membenarkan bahwa pihaknya batal memakai Yayasan Melati dan kini tengah mencari lokasi baru yang lebih layak.
“Kemarin memang sempat minta izin pinjam empat kelas di sana, sifatnya sementara. Tapi karena di sana juga sekarang akan dipakai lagi oleh SMA 10, ya kita cabut diri. Kita enggak jadi,” jelas Asli.
Asli Nuryadin mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih meninjau beberapa lokasi alternatif yang dinilai layak untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Ia juga menegaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat tidak boleh digabung dengan murid sekolah lain sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Jangan sampai anak-anak miskin yang mau dibantu justru ditempatkan di tempat yang tidak layak. Kita sedang cari lokasi yang pantas. Karena nanti juga harus disetujui Kemensos,” katanya.
Saat ditanya apakah sudah ada tempat pengganti, Asli belum membeberkan lokasi pengganti yayasan melati.
“Belum. Masih kita survei. Nanti kami laporkan ke Pak Wali. Tempat itu harus cocok untuk kita dan disetujui pusat.” katanya.
Hingga berita ini ditulis, Pemkot Samarinda belum mengumumkan lokasi baru pengganti yayasan melati, namun Andi Harun memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat tetap akan dilaksanakan.
(wan)
.webp)
.webp)
