ARUSBAWAH.CO - Pertemuan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Kaltim dengan beberapa pengusaha media pada Jumat (19/7/2024).

Usai pertemuan itu, Kepala Dinas Kominfo Kaltim, M. Faisal sampaikan bahwa tak ada sentralisasi publikasi yang terjadi di Diskominfo Kaltim.

"Tak ada sentralisasi publikasi," ujarnya.

Untuk itu, ia sampaikan dan memperbolehkan dinas di bawah naungan provinsi Kaltim untuk melakukan kerja sama dengan media.

Dalam uraiannya, Faisal mengatakan sesuai tupoksi bahwa Kominfo yang membuat berita-berita Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus jenis berita straight news dan Sekertariatan Dewan (Sekwan) yang mengakomodir berita terkait kedewanan.

Selain itu ada Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang mengakomodir berita terkait pimpinan, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda.

"Secara tupoksi, secara aturan dia berhak membuat berita straight news, berita sehari hari," ujar Faisal usai pertemuan dengan awak media. Jumat (19/7/2024).

Faisal menegaskan bahwa di OPD lain bukan dilarang membuat berita, tapi diperbolehkan iklan layanan masyarakat.

Selain itu, Faisal menegaskan bahwa layanan masyarakat yang dimaksud oleh Sekertaris Daerah Provinsi Kaltim (Sekda) adalah kegiatan prioritas program utama dari dinas yang bersangkutan.

"Boleh berita terkait program utamanya, boleh iklan, boleh videotron, boleh radio, boleh televisi," tegasnya.

Kepala Dinas Diskominfo Kaltim tersebut berani menjamin bahwa Sekda Kaltim, Sri Wahyuni tidak melarang kegiatan tersebut.

"Saya berani jamin ibu Sekda tidak melarang, yang dilarang itu adalah straight news. Masa berita di OPD isinya kepala dinasnya melulu acara, terus programnya lupa. Maksudnya itu, Ibu sekda ingin mengembalikan supaya program-program dinas itu terangkat," paparnya.

Diketahui, pertemuan itu digelar di Kantor PWI Kaltim di Samarinda yang difasilitas oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). (pra)