ARUSBAWAH.CO - Dari lima daerah yang diajukan di Kalimantan Timur (Kaltim), hanya Samarinda yang sejauh ini tercatat resmi dalam daftar usulan program Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal itu tertuang dalam surat resmi Kemensos bernomor 1471/1/PR.01.04/5/2025, tertanggal 6 Mei 2025, yang diterima redaksi Arusbawah.co.
Diketahui, lima lokasi di Kaltim yang semula diajukan meliputi SMAN 16 dan Yayasan SMA Melati di Samarinda, Bukit Biru (Tenggarong, Kukar), Gunung Tabur (Berau), serta Kelurahan Lawe-Lawe (Penajam, PPU).
Namun saat kini, hanya Kota Samarinda yang masuk dalam 71 lokasi nasional penerima program Sekolah Rakyat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kemensos yang menyatakan Samarinda sebagai satu-satunya kota di Kaltim sementara ini mendapatkan program Sekolah Rakyat.
“Ada surat terakhir dari Kemensos. Yang terdaftar baru satu nih, baru Samarinda. Secara surat, kita cuma terima Samarinda. Di surat itu juga, cuma Samarinda yang ada. Jadi, yang kita tahu, ya itu saja yang resmi," ungkap Andi Harun.
Ketika ditanya wartawan Arusbawah.co apakah itu berarti Samarinda dinilai paling siap, Andi Harun menegaskan bahwa pihaknya hanya merujuk pada surat resmi yang diterima.
Sementara itu, untuk tahap awal pelaksanaan, 100 siswa angkatan pertama Sekolah Rakyat akan menempati gedung milik Yayasan Melati di Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.
Pemanfaatan gedung itu bersifat sementara hingga pembangunan gedung sekolah di kawasan Palaran rampung pada tahun 2026.
“Oh enggak, itu hanya pemakaian tempat aja. Perjanjian sewa tempat sementara, sambil nunggu gedung baru di Palaran. Yang bangun itu Pemerintah Pusat. Kita sudah punya 100 siswa yang akan mulai tahun ini," lanjut Andi Harun.
Penegasan soal lokasi tetap Sekolah Rakyat juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin.
Ia mengatakan bahwa lokasi resmi Sekolah Rakyat berada di Palaran eks SKOI, bukan di Yayasan SMA Melati yang berada di kelurahan Loa Janan.
“Kita mau luruskan, lokasi sekolah tetap di Palaran dekat GOR Palaran. Yayasan Melati hanya tempat sementara. Tanah Palaran sudah ditinjau langsung oleh Pak Dirjen. Karena bangunan belum ada, makanya disewa tempat dulu," ucap Asli.
Asli menjelaskan, dalam tahap persiapan awal, Samarinda menyanggupi permintaan Kemensos untuk menerima 100 siswa.
Karena belum ada bangunan yang bisa digunakan, maka disewa 4–6 ruangan di Kampus Melati.
Skema itu disebut sudah disepakati dalam pertemuan resmi bersama Sekretaris Jenderal Kemensos di Jakarta.
Pembangunan gedung Sekolah Rakyat direncanakan dimulai tahun ini oleh Kementerian PUPR.
Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama, dapur, hingga area pembinaan.
Target penyelesaiannya diperkirakan berlangsung hingga tahun ajaran baru 2026 mendatang.
“Ini kan tahap dua, perencanaannya masih jalan. Dilelang oleh Kementerian PUPR pusat. Targetnya kalau dimulai tahun ini, selesai tahun depan. Karena bangunannya besar, lengkap dengan asrama dan fasilitas lainnya," jelas Asli.
Soal biaya sewa gedung Yayasan Melati, Disdikbud belum bisa memastikan nominalnya karena masih dalam tahap pembahasan.
Namun mengacu pengalaman sebelumnya, angkanya disebut tidak akan besar.
“Belum sampai ke sana, nanti dihitung sesuai aturan. Tahun lalu kita pernah sewa Kampus Melati, 6 bulan sekitar Rp170–180 juta. Kalau ini beda, karena ada makan juga. Tapi makan siswa itu dibiayai lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Kemensos.” pungkasnya
(wan)
