Arus Politik

Studi CELIOS Bedah soal Potensi Skandal Korupsi di Program Makan Bergizi Gratis

Rabu, 8 Januari 2025 2:43

Laporan yang dipublish CELIOS perihal program Makan Bergizi Gratis/ Foto: CELIOS

ARUSBAWAH.CO - CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis publikasi penelitian mereka perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG ini sudah dilakukan serentak di Indonesia per Senin (6/1/2025) lalu.

Dalam laporan terbaru yang sudah dipublish CELIOS di website mereka, dijabarkan beberapa poin, termasuk juga hasil survei persepsi publik soal program MBG ini.

Laporan CELIOS itu berjudul "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis".

Di laporan itu, ada satu hal yang juga turut disurvei CELIOS yakni soal potensi skandal korupsi dalam program MBG.

Dalam studinya, menunjukkan bahwa 46% responden khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien.

"Kekhawatiran mengenai korupsi menempati posisi kedua, dengan 37% responden merasa khawatir program ini rentan diselewengkan. Alasan kekhawatiran publik ini sebenarnya masuk akal. Pertama, program yang melibatkan distribusi bantuan besar-besaran sering kali

menjadi sasaran korupsi, terutama ketika ada aliran dana yang besar yang tidak transparan (penyaluran bantuan pangan dan BLT)," demikian bunyi laporan studi CELIOS dikutip Arusbawah.co, Rabu (8/1/2025).

Tabel studi survei persepsi publik yang dilakukan CELIOS/ Foto: CELIOS

Dijelaskan lagi bahwa dalam konteks program makan bergizi gratis, pengadaan makanan dan distribusinya melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain.

Tanpa pengawasan yang ketat, ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi proses pengadaan, seperti menaikkan harga atau menyelewengkan dana untuk keuntungan pribadi.

"Kedua, jika pemerintah tidak menetapkan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, seperti audit independen atau transparansi anggaran secara rinci kepada publik, maka peluang penyalahgunaan sumber daya akan semakin besar,".

"Misalnya, beberapa pihak dapat mencurangi kualitas atau kuantitas makanan yang disalurkan, atau bahkan menggiring dana bantuan untuk kepentingan pribadi atau politik elektoral," lanjut laporan CELIOS.

Ketiga, publik mengetahui bahwa banyak menteri terpilih yang ditugasi urusan yang berkaitan dengan pangan justru berasal dari partai politik.

Ada risiko bahwa program makan bergizi gratis bisa digunakan sebagai alat untuk meraih simpati publik pada pemilu 2029.

"Alih-alih memastikan program ini dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kesehatan masyarakat, kebijakan pangan bisa jadi dipolitisasi demi keuntungan elektoral, seperti pemberian makanan yang hanya difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi suara besar di pemilu," dijabarkan via laporan CELIOS.

Berikut ini Pemetaan Potensi Korupsi MBG yang dipublish CELIOS:

  • Kolusi antara pejabat dan penyedia bahan makanan untuk
  • memenangkan tender dengan harga lebih tinggi.

  • Penerimaan suap untuk mempercepat pembayaran kepada
  • pemasok meskipun kualitas bahan makanan buruk.

  • Penggelembungan jumlah bahan makanan yang dibeli, namun
  • hanya sebagian yang sampai ke penerima manfaat.

  • Pemberian "kickback" dari perusahaan pengadaan untuk
  • memenangkan kontrak pemerintah.

  • Penggunaan bahan makanan yang kadaluarsa atau tidak layak
  • konsumsi dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

  • Manipulasi laporan pengadaan bahan makanan agar mencatat
  • barang yang tidak dibeli.

  • Pengiriman bahan makanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
  • yang disetujui dalam kontrak.

    • Pengalihan dana program kepada orang-orang yang tidak berhak
    • menerima makanan bergizi.

    • Kolusi antara pejabat desa dan kepala sekolah untuk memasukkan
    • nama-nama fiktif sebagai penerima manfaat.

    • Penyalahgunaan akses data oleh pihak yang tidak berwenang untuk
    • mendapatkan informasi pribadi penerima manfaat.

      • Penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk distribusi
      • makanan bergizi.

      • Pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk program makan
      • bergizi, kemudian sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

      • Pencatatan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang
      • diterima untuk menutupi penyalahgunaan dana.

      • Penentuan anggaran untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
      • dengan program makan bergizi gratis, namun tetap dibayar dengan

        dana tersebut.

        • Pengabaian laporan dan temuan audit yang menunjukkan
        • ketidaksesuaian dalam distribusi.

        • Penutupan mata terhadap laporan dari masyarakat atau penerima
        • manfaat yang mengungkapkan penyalahgunaan program.

        • Kolusi antara pengawas program dan pihak yang terlibat dalam
        • distribusi untuk menutupi penyimpangan.

        • Pengalihan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk
        • pengawasan kepada kegiatan lain yang tidak terkait. (pra)

           

          Tag

          MORE