ARUSBAWAH.CO - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menanggapi kebijakan terkait operasional rumah biliar di Kota Tepian, terutama selama bulan Ramadan.

Sebelumnya, Komisi IV bersama Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) telah menyepakati bahwa 23 rumah biliar diperbolehkan beroperasi selama Ramadan.

Kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Jumat (28/2/2025) lalu.

Namun, situasi berubah setelah Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 426/219/100.06.3, yang membatasi jumlah rumah biliar yang dapat beroperasi menjadi hanya 10 tempat dari total 23 yang diajukan.

Menanggapi perbedaan keputusan tersebut, Novan menyatakan bahwa permasalahan ini akan kembali dibahas pasca-Lebaran agar tidak terus menjadi polemik di masyarakat.

"Setelah Lebaran, kami akan mencari solusi agar tidak ada lagi perbedaan kebijakan yang menimbulkan polemik," ujarnya pada Selasa (5/3/2025).

Novan menekankan bahwa beberapa rumah biliar yang tidak diberikan izin beroperasi merupakan tempat latihan bagi atlet biliar.

Mengingat biliar merupakan salah satu cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus untuk pembinaan, kebijakan ini tentu berdampak bagi para atlet yang sedang berlatih.

Menurutnya, 23 rumah biliar yang diajukan merupakan tempat resmi di bawah naungan POBSI dan telah berfungsi sebagai pusat pembinaan atlet maupun pra-atlet biliar di Samarinda.

"Kami akan membahas lebih lanjut perihal perizinan ini dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi terbaik," tambahnya.

Novan juga menegaskan pentingnya mendengarkan keterangan dari semua pihak, termasuk pengelola rumah biliar dan Disporapar Samarinda, guna menemukan jalan tengah yang tidak merugikan pihak mana pun.

"Dalam waktu dekat, kami akan mempertemukan kedua belah pihak untuk membahas solusi terbaik terkait kebijakan ini," tutupnya.