ARUSBAWAH.CO – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, angkat bicara terkait aksi demonstrasi Front Mahasiswa Anti Korupsi (FORMaK) sekaligus pelaporan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun polemik ini terkait penyewaan mobil dinas Land Rover Defender yang disewa Pemkot Samarinda seharga 160 juta per bulan, untuk operasional tamu.

Orang nomor satu di Kota Samarinda itu memilih tak memberi tanggapan apapun.

Ia menegaskan bahwa seluruh penjelasan telah disampaikan secara terbuka kepada publik dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Tidak ada tanggapan apa-apa lagi, semua jawaban terhadap itu sudah saya sampaikan," katanya pada Senin (20/4/2026).

Menurutnya, berbagai tudingan yang muncul, termasuk soal mobil dinas yang disuarakan dalam aksi tersebut, sejatinya telah dijawab melalui konferensi pers yang digelar sebelumnya.

Ia menyebut, pokok persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek kontraktual dalam kerja sama dengan pihak ketiga.

"Tidak ada yang tertutupi. Semua sudah kita sampaikan secara transparan dan terbuka. Permasalahannya ada pada kontrak, seperti yang sudah dijelaskan dalam konferensi pers sebelumnya,” tegasnya.

Ia juga mempersilakan publik untuk menilai sendiri apakah aksi demonstrasi tersebut murni aspirasi atau terdapat kepentingan tertentu di belakangnya. 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati setiap bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

“Teman-teman wartawan bisa melihat sendiri apakah itu aksi yang murni atau ada motif tertentu, ada pihak yang menggerakkan. Tapi terlepas dari itu, aspirasi masyarakat tetap kita hormati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda bersikap kooperatif dan siap bekerja sama dengan aparat pengawas, termasuk KPK maupun lembaga pengawas lainnya.