ARUSBAWAH.CO - Program Sekolah Rakyat (SR) dipastikan mulai berjalan di Kota Samarinda pada awal Juli 2025.
Sebanyak 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem akan mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) berasrama di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, sambil menunggu pembangunan gedung permanen oleh Kementerian PUPR di kawasan Palaran.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa proses seleksi siswa dan koordinasi teknis tengah dikebut.
“Jadi di awal Juli itu bersamaan dengan sekolah-sekolah umum. Saat ini kita sedang finalisasi muridnya. Harapan kita tidak ada hambatan berarti,” ujarnya saat diwawancara melalui telpon, Senin (2/6/2025).
Namun, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu mendapat pandangan berbeda dari orangtua dan calon siswa.
Asli mengungkapkan beberapa calon siswa dari keluarga miskin ekstrem menolak masuk ikut dalam program Sekolah Rakyat karena tidak mau diasramakan.
Bahkan Asli menyebut, ada beberapa siswa beranggapan bahwa lingkungan asrama Sekolah Rakyat menyerupai barak militer.
“Makanya itu perlu edukasi. Jangan sampai dipersepsikan negatif. Padahal niat pemerintah ini mulia, semua kebutuhan siswa dijamin,” tegas Asli.
Perlu diketahui bahwa asrama Sekolah Rakyat ditanggung penuh oleh negara melalui Kementerian Sosial.
Mulai dari makanan, pakaian, bahkan laptop dan perlengkapan belajar akan disiapkan.
“Sudah ada calon siswa yang mengundurkan diri. Ini kan aneh, anak dari keluarga sangat miskin malah mundur. Karena mereka belum tahu bahwa ini sebenarnya sekolah unggulan gratis,” kata Asli.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar solusi pendidikan, tapi bentuk pemihakan negara terhadap kelompok paling miskin.
“Ini sekolah mewah yang diperuntukkan untuk anak-anak miskin. Semua fasilitasnya standar tinggi. Ruangannya, lab-nya, semuanya,” jelasnya.
"Cuma bedanya, yang masuk bukan anak pintar atau kaya, tapi anak dari keluarga desil 1, 2. Biar mereka juga bisa menikmati pendidikan bermartabat."tambahnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan guru dan kepala sekolah, Pemkot telah menyurati Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan.
“Yang merekrut itu kementerian langsung, karena ini program pusat. Kita tinggal minta percepat saja pengiriman guru dan teknisinya,” imbuhnya.
Pemkot, menurut Asli, siap mendampingi dan mendukung penuh segala proses.
Soal data siswa, Pemkot mengacu pada data desil yang dikategorikan oleh Kementerian Sosial.
“Desil 1 itu yang paling parah miskinnya. Kalau belum cukup, baru ambil dari desil 2. Itu nanti diverifikasi ulang oleh teman-teman Dinas Sosial,” tutupnya.
(wan)
