ARUSBAWAH.CO - Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI batal terlaksana tahun ini di Kabupaten Berau.
Padahal, Berau termasuk dalam lima daerah di Kaltim yang sempat mengajukan usulan program tersebut ke pemerintah pusat.
Namun, dari hasil verifikasi tahap kedua oleh Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Kabupaten Berau tidak lolos.
Kelima daerah itu adalah Samarinda, Berau, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), dan satu lokasi milik Pemprov Kaltim yang juga berada di Kukar.
Dari kelima itu, hanya Kota Samarinda yang dinyatakan memenuhi seluruh syarat dan dipastikan melaksanakan Sekolah Rakyat pada awal Juli 2025 mendatang.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Dapil Berau, Syarifatul Syadiah, menyayangkan ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten Berau.
Ia menilai pemerintah Berau perlu banyak belajar dari Kota Samarinda yang berhasil menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi.
"Ini kan bagian dari evaluasi. Kenapa Samarinda bisa, sedangkan Berau belum? Pasti ada hal yang harus dipelajari. Kalau Samarinda bisa, berarti Berau juga bisa. Jadi saya sarankan, Pemkab Berau jemput bola, koordinasi dengan Samarinda, pelajari apa yang kurang," kata Syarifatul.
Ia menambahkan bahwa upaya pasif seperti menunggu kabar dari pusat bukan solusi.
Apalagi, anggaran yang digunakan adalah APBN yang seharusnya bisa diakses jika syarat terpenuhi.
"Kalau kita hanya menunggu, ya tidak bisa. Ini anggaran nasional. Pak Kadis harus jemput bola, koordinasi dengan Kemensos dan belajar dari daerah yang sudah berhasil," tegasnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan informal bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Setiap lokasi yang disetujui akan mendapatkan dana dari APBN untuk membangun dan mengelola fasilitas belajar.
Terkait belum disetujuinya usulan Berau, Syarifatul mengaku akan segera melakukan koordinasi ke pemerintah Kabupaten Berau.
Ia mengatakan belum jelas apakah masalahnya terletak pada lahan, kelengkapan dokumen, atau faktor teknis lain.
"Kami akan cek nanti. OPD mana yang bertanggung jawab, apakah Dinas Sosial atau OPD lain. Jangan sampai program ini tidak berjalan hanya karena miskomunikasi," ujarnya.
Ia juga berencana menemui langsung Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi.
"Nanti kami tanya langsung ke dinsos Apa kendalanya? Supaya kami dari provinsi bisa bantu fasilitasi ke Kemensos. Jangan sampai program bagus seperti ini gagal hanya karena anggaran tidak turun," tegasnya lagi.
Menurut data terakhir, hingga pertengahan Juni 2025, hanya Samarinda yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan dari Kemensos dan siap melaksanakan program sekolah rakyat.
Empat daerah lainnya, termasuk Berau, masih belum memperoleh kepastian kapan akan menjalankan program tersebut.
"Program ini bagus, langsung dari pusat, dan dibiayai penuh. Tapi ya harus didukung kesiapan daerah. Jangan sampai peluang seperti ini terbuang percuma," tutup Syarifatul.
(wan)
.webp)
