ARUSBAWAH.CO - Pemerintah memutuskan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025.
Kabar ini pun sudah diketahui banyak pihak, sehingga adanya penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK dinilai mengecewakan banyak pihak.
Hal ini mendapat respon dari Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.
Ia mengkritisi penundaan ini berdampak negatif bagi calon pegawai yang telah berhenti dari pekerjaan lama demi kepastian sebagai aparatur pemerintah. Selain itu, Samri juga mengkritisi soal pelantikan bagi PPPK yang juga tak jelas kepastiannya.
“Kami sangat menyayangkan kebijakan ini. Banyak calon P3K yang sudah mengorbankan pekerjaannya, tetapi kini justru menghadapi ketidakpastian. Apalagi, dengan kondisi ekonomi yang semakin menantang menjelang Lebaran,” ujar Samri pada Rabu (12/3/2025).
Diketahui, pemerintah pusat mengklaim bahwa penundaan pelantikan ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Namun, Samri menilai hal ini seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal agar tidak merugikan para calon pegawai.
Lebih lanjut, Samri menyoroti dampak jangka panjang dari penundaan ini, terutama terhadap pengisian formasi pegawai di tahun-tahun mendatang.
Dengan banyaknya pegawai yang pensiun setiap tahun, keterlambatan pelantikan P3K bisa menghambat efektivitas pelayanan publik di Kota Samarinda.
“Setiap tahun ada sekitar 200 hingga 500 pegawai yang pensiun. Jika tidak segera diisi, maka akan terjadi kekosongan tenaga kerja yang berdampak pada kinerja pemerintahan,” tambahnya. (adv)
