ARUSBAWAH.CO - Kota Samarinda dipastikan menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan lolos verifikasi usulan lokasi lahan Sekolah Rakyat 2025.
Hal itu diungkap dalam surat resmi Kementerian Sosial RI bernomor 1471/1/PR.01.04/5/2025 yang diterima redaksi Arusbawah.co.
Dari 71 usulan nasional di surat itu, hanya lahan di kawasan Stadion Palaran, milik Pemkot Samarinda, yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun gedung Sekolah Rakyat.
Sementara lahan milik Pemerintah Provinsi Kaltim Kaltim di Jl. Bukit Biru, Kelurahan Timbau, Kutai Kartanegara, dinyatakan belum disurvei.
Hal itu berdasarkan data verifikasi tahap kedua oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebut lokasi seluas 8,75 hektare itu belum disetujui.
Padahal, lahan tersebut sebelumnya lebih dulu diusulkan ke Kemensos sebagai titik utama pembangunan sekolah rakyat.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, akan mengusulkan ke Kemensos untuk rintisan Sekolah Rakyat di SMA 16 Samarinda, yang berada di Jalan Perjuangan, Samarinda Utara.
"Kami akan usulkan ke Kementerian Sosial agar rintisan Sekolah Rakyat di kaltim dimulai di SMA 16. Rintisan artinya di sana sudah ada asrama ada bangunannya, bisa tampung 260 siswa. Doakan agar ini disetujui," ujar Sri saat ditemui awak media, pada, Senin (26/5/2025)
Menurut Sri, alasan SMA 16 dipilih karena infrastruktur fisik dan bangunannya sudah ada dan dinilai memadai.
Sementara itu lahan calon Sekolah Rakyat milik Pemprov Kaltim di Jl. Bukit Biru-Jahab, Kelurahan Timbau, Kukar, masih harus melalui proses pematangan dan belum bisa dibangun tahun ini.
"Pembangunan fisik di Kukar belum bisa tahun ini, karena lahannya belum siap. Rencananya mulai tahun depan," jelasnya.
Berdasarkan data verifikasi tahap dua dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lahan seluas 8,75 hektare di Bukit Biru milik Pemprov Kaltim itu memang belum disurvei secara menyeluruh oleh pusat.
Padahal, lokasi itu sudah lebih dulu diajukan ke Kementerian Sosial sebagai titik utama pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadhan menegaskan survei lahan di Kukar oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya sudah dilakukan.
Namun menurut Rahmat, hasilnya masih menunggu pengesahan dari Kementerian Sosial.
"Status lahannya sudah masuk, tinggal validasi data. Kita berharap Kaltim bisa masuk gelombang berikutnya," katanya saat dihubungi redaksi Arusbawah.co melalui Whatsap.
Saat ditanya soal kesiapan SMA 16 Samarinda untuk mulai menerima siswa Sekolah Rakyat pada Juli 2025, Rahmat menyebut masih ada tahapan teknis yang harus dilalui.
"Kita akan survei ulang. Bangunan fisik ada, tinggal diatur alur keluar masuk siswa dan kemungkinan ada sedikit rehab," ungkapnya.
Rahmat belum bisa memastikan jumlah siswa untuk tahap pertama yang akan mengikuti program sekolah rakyat.
Menurutnya, semua masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kaltim.
"Belum final, kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat," tegasnya.
Sebelumnya, lokasi SMAN 16 Samarinda sudah lebih dulu ditinjau langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pada Sabtu (10/5/2025) lalu.
Gus Ipul menyatakan dukungannya penuh atas usulan menjadikan SMAN 16 sebagai Sekolah Rakyat.
"Kita dorong agar di Kaltim ada lima Sekolah Rakyat dimulai tahun ini. Salah satunya di Samarinda, di SMAN 16. Sudah dapat restu Pak Gubernur, tinggal tunggu hasil survei," kata Gus Ipul kepada wartawan waktu itu.
Gubernur Rudy Mas’ud juga menilai SMA 16 Samarinda juga harus dipersiapkan secara matang apabila terpilih untuk melaksanakan program sekolah rakyat.
Rudy Mas'Ud menambahkan, konsep Sekolah Rakyat di SMA 16 nantinya akan memanfaatkan area terpisah dari gedung utama.
Lokasi sekolah berada di area perbukitan yang secara alami terpisah, namun masih dalam satu kompleks.
Itu ia nilai ideal untuk membedakan fungsi antara sekolah reguler dan sekolah berbasis sosial tersebut.
“Masih ada beberapa yang harus dibenahi, supaya benar-benar mantap saat dijalankan. Kita tidak ingin program sebesar ini setengah siap,” pungkasnya.
(wan)
