ARUSBAWAH.CO - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud merespons singgungan Presiden Prabowo Subianto terkait pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar di tengah efisiensi anggaran.
Pernyataan Presiden Prabowo dalam sebuah wawancara bersama sejumlah pimpinan media nasional, sebelumnya memicu perbincangan di warganet, yang mempertanyakan sensitivitas belanja pemerintah daerah.
Rudy Mas’ud merespons langsung pertanyaan awak media usai Salat Idul Fitri di Masjid Islamic Center Samarinda, Sabtu (21/3/2026).
Di tengah persoalan mobil mewah Rp8,5 Miliar, Rudy Mas’ud tidak membantah adanya kritik terhadap dirinya.
Ia justru menyebut teguran Presiden Prabowo sebagai peringatan terbuka yang perlu diterima semua kepala daerah di Indonesia bukan hanya dirinya.
“Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengingatkan semuanya. Tetapi berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa presensi sangat menjadi penting,” ujar Rudy Mas’ud kepada awak media.
Pengadaan Mobil Dinas Dibatalkan Sejak Awal Maret 2026
Di balik pernyataan itu, Rudy mengklaim polemik yang ramai dibicarakan publik sebenarnya sudah selesai lebih dulu.
Ia tegaskan, pengadaan mobil dinas jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih yang dibeli melalui APBD Perubahan Kaltim pada November 2025 itu telah dibatalkan sejak 2 Maret 2026, lengkap dengan pengembalian unit dan penyelesaian administrasi.
“Alhamdulillah tanggal 2 Maret 2026 sebenarnya kami sudah mengumumkan, dan administrasinya sudah selesai. Sekarang kan sudah tanggal 21, administrasi kelarnya tanggal 11 Maret,” katanya.
Artinya, saat isu itu menguat di ruang publik pertengahan hingga akhir Maret, kendaraan tersebut secara administratif sudah tidak lagi menjadi bagian dari belanja pemerintah provinsi.
Rudy Mas’ud menilai informasi soal pengembalian tersebut tidak langsung disampaikan secara terbuka sejak awal, karena belum dijelaskan secara rinci ke publik.
Celah komunikasi itu dinilai yang kemudian membuat polemik terlanjur membesar.
Anggaran Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan
Orang nomor satu di Kaltim itu menambahkan, langkah pengembalian kendaraan juga telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Ia memastikan tidak ada lagi kewajiban anggaran yang melekat pada pengadaan tersebut.
“Sudah kita sampaikan juga dengan Pak Mendagri dan Wamen Mendagri, bahwa kendaraan dinas sudah kita kembalikan,” ujarnya.
Di tengah tekanan publik, Rudy Mas’ud turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim atas persoalan yang terjadi.
Ia mengakui polemik itu menimbulkan kegaduhan di tengah Masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik.
“Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran. Tolong kami untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ucapnya.
Dari sisi anggaran, pemerintah provinsi memastikan dana Rp 8,5 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk kendaraan dinas akan dialihkan.
Kata Rudy Mas’ud, fokusnya diarahkan ke sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Anggaran Rp8,5 miliar, kata Rudy, akan digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, hingga kegiatan sosial.
Pergeseran itu diklaim sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah pusat.
Rudy Mas’ud Tetap Pilih Gunakan Mobil Pribadi
Sementara itu, untuk menunjang aktivitas kerja, Rudy Mas'ud mengaku tidak bergantung pada fasilitas kendaraan dinas baru.
Ia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas, termasuk saat turun ke lapangan.
“Kita menggunakan mobil pribadi ya, yang ada ya. Mobil-mobil ke lapangan. Aman, tidak ada masalah,” demikian kata Rudy Mas’ud.
(wan)
