ARUSBAWAH.CO - Kehadiran Rocky Gerung di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) di Samarinda, menjadi sorotan ditengah ratusan mahasiswa yang menyaksikan langsung Seminar Nasional ke X pada Senin (17/02/2025).
Dalam seminar bertajuk "Titik Awal Perubahan 100 Hari Kepemimpinan Prabowo dan Gibran Menuju Indonesia Emas", ia melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.
Pada kesempatan itu Rektor UMKT, Muhammad Musiyam, menyebut kedatangan Rocky Gerung sebagai bentuk intelektualitas dan kebebasan berpikir di kampus.
“Kami bersyukur dapat menghadirkan Rocky Gerung, karena tidak mudah mengundang beliau. Terima kasih kepada mahasiswa Himpunan Mahasiswa Hukum (Himakum) yang sudah menghadirkan narasumber nasional,” kata Musiyam dalam sambutannya.
Musiyam sapaan akrabnya, menekankan pentingnya diskusi terbuka untuk kemajuan intelektual.
“Negara ini didirikan atas fase ide besar. Jadi, diskusi seperti ini harus terus digalakkan,” ucapnya.
Wartawan Arusbawah.co berkesempatan langsung melontarkan obrolan terkait, rencana kebijakan pertambangan yang akan diberikan terhadap perguruan tinggi.
Pria yang yang disapa Roger (singkatan namanya) mengutarakan pendapatnya bahwa, kampus harus menjadi tempat menambang ilmu, bukan menambang batu bara.
“Ya ngapain, kampus disuruh menambang batu bara. Harusnya yang perlu ditambang itu pikiran bukan batu bara,” tegas Rocky akademisi dan pengamat politik itu.
Rocky Gerung juga menyinggung langsung sikap pemerintah yang menurutnya tidak suka jika mahasiswa aktif berdiskusi dan mengkritik kebijakan.
“Mereka merasa terserang, pemerintah seperti suka memperbodoh masyarakat. Muhammadiyah dan ormas lain bisa membantu pendidikan agar tidak semakin parah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rocky mengingatkan bahwa Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan bukan untuk kepentingan politik, tetapi demi kemajuan umat.
Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi tersebut mencapai Rp 306,7 triliun dan diperuntukkan bagi program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia menilai dampaknya justru menimbulkan banyak permasalahan.
“Anggaran pendidikan itu tidak bisa dipotong dalam alasan apapun,” tegas Rocky.
Kebijakan ini justru berdampak luas ke para ekonomi masyarakat.
Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), ancaman berhentinya operasional alat utama BMKG, hingga anggaran pendidikan yang terancam dikurangi.
“Semua efisiensi anggaran itu membatalkan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada uang yang beredar, akibatnya ekonomi mandek,” pungkasnya.
