ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa program bantuan pendidikan Gratispol hanya menanggung biaya kuliah (UKT) maksimal Rp5 juta hingga Rp7,5 juta per mahasiswa, sesuai dengan kategori batas atas per jurusan atau fakultas yang sudah ditetapkan.
Bagi mahasiswa yang memiliki UKT di atas batas tersebut, selisih biayanya harus ditanggung secara mandiri.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Dasmiah, ia menyebut batasan itu sebagai langkah awal untuk mendukung mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
"UKT itu ditentukan berdasarkan kemampuan orang tua. Jadi kalau UKT-nya tinggi, berarti orang tuanya kategori mampu," jelas Dasmiah, Selasa (10/6/2025).
Dasmiah mencontohkan, di Universitas Mulawarman (Unmul) mayoritas UKT mahasiswa masih di bawah Rp5 juta seperti jurusan sains dan pendidikan.
Hanya sebagian kecil yang melebihi batas tersebut, terutama di jurusan tertentu.
“Saya kemarin lihat datanya, nggak sampai 5 persen mahasiswa yang UKT-nya di atas 5 juta. Bahkan banyak yang cuma 3 juta atau 2 juta itu seperti jurusan sains dan pendidikan,” katanya.
Khusus jurusan seperti kedokteran dan farmasi, UKT bisa mencapai belasan juta rupiah.
Namun, menurut Dasmiah, mahasiswa di jalur ini umumnya berasal dari keluarga yang kaya.
“Kedokteran itu 15 juta, spesialis bisa sampai 17,5 juta. Kalau bisa masuk jalur mandiri kedokteran, pasti dia orang kaya. Jadi kita ingin program ini tepat sasaran,” tegasnya.
“Rata-rata UKT mahasiswa di Kaltim itu memang sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi kami rasa dengan batas itu, sudah mengcover mayoritas yang benar-benar butuh. Kalau masyarakat masih harus menambah 1-2 juta, berarti itu yang mampu,” ucap Dasmiah menegaskan.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa program Gratispol telah bekerjasama dengan 52 perguruan tinggi.
Bantuan diberikan sesuai UKT masing-masing mahasiswa, namun tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan per fakultas.
“Kalau UKT-nya cuma 3 juta, ya dibayar 3 juta, bukan otomatis 5 juta. Tapi kalau lebih dari batas atas 5 juta, sisanya ditanggung sendiri, kalau diatasya kita anggap mampu,” ujar Sri Wahyuni, Rabu (11/6).
Menurutnya, pembayaran dilakukan langsung ke rekening kampus, bukan ke mahasiswa.
Langkah itu dinilai lebih aman dan memudahkan proses pemantauan.
“Kita tidak ke perorangan. Jadi kampus juga punya tanggung jawab memonitor perkembangan mahasiswa yang dibiayai Pemprov,” pungkasnya.
(wan)
