Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bilang mobilnya ada di Jakarta

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut harusnya dipakai di Kaltim

Sekda Sri Wahyuni justru sebut kendaraan itu untuk gubernur bisa menembus medan berat, bahkan masuk hutan Kaltim

ARUSBAWAH.CO -  Tiga pernyataan berbeda antara Gubernur, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah saat menjawab soal pengadaan mobil dinas pimpinan daerah yang disebut-sebut mencapai Rp8,5 miliar menuai kritik.

Perbedaan pernyataan itu membuat publik pun bertanya-tanya: sebenarnya pernyataan mana yang bisa dianggap valid? 

Buyung Marajo: “Tiga-tiganya Berbohong”

Kritik pertama datang dari Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Buyung Marajo.

Ia sampaikan pandangannya saat dihubungi redaksi Arusbawah.co melalui telepon, Rabu (25/2/2026).

Buyung Marajo menilai perbedaan pernyataan tersebut sebagai bentuk ketidakjujuran kepada publik. 

Ia menyebut ketiga pejabat itu sama-sama berbohong karena tidak satu suara dalam menjelaskan kebijakan yang menggunakan uang rakyat.

“Tiga-tiganya ini berbohong, karena apa? Enggak kompak. Udah bohong enggak kompak gitu. Artinya yang mereka bohongin itu 3,7 juta penduduk Kalimantan Timur,” kata Buyung.

Menurutnya, sangat disayangkan perbedaan narasi itu terjadi di bulan Ramadan. 

Buyung kemudian menyinggung kondisi keuangan daerah, khususnya bantuan keuangan (Bankeu) ke 10 kabupaten/kota yang disebutnya banyak mengalami penurunan.

Ia memaparkan, Paser turun dari Rp275 miliar pada 2025 menjadi Rp213 miliar pada 2026. 

Ia memberi contoh, Samarinda dari Rp575 miliar menjadi Rp311 miliar. 

Berau dari Rp337 miliar menjadi Rp222 miliar. 

Balikpapan dari Rp188 miliar menjadi Rp139 miliar. 

Bontang dari Rp226 miliar menjadi Rp88 miliar. 

Kutai Barat dari Rp60 miliar menjadi Rp5 miliar. 

Kutai Timur dari Rp60 miliar menjadi Rp27 miliar. 

Mahakam Ulu dari Rp50 miliar menjadi Rp5 miliar. 

Kukar dari Rp67 miliar menjadi Rp50 miliar. 

Sementara Penajam Paser Utara naik tipis dari Rp60 miliar menjadi Rp62 miliar.

“Jalan di pedalaman Kaltim berapa puluh ribu yang rusak. Dengan Rp8,5 miliar itu bisa dipakai memperbaiki jalan, bukan beli mobil mewah,” ujarnya.

Selain itu, Buyung juga menyinggung konflik kepentingan karena lembaga pengawas, yakni DPRD Kaltim, dinilai tidak kritis menyikapi persoalan.

Ia bahkan menyebut persoalan publik bisa saja selesai di ruang informal karena kedekatan politik.

“Persoalan rakyat itu kan cukup diselesaikan bersama saudara kandungnya cukup di meja makan kan selesainya,” tambahnya.

Soal narasi marwah Kaltim yang disampaikan gubernur RudyMas’ud, Buyung menilai martabat kepala daerah tidak ditentukan oleh kendaraan mahal. 

“Marwah kaltim itu tidak melekat pada diri gubernur, mau dia naik Kijang kek, mau naik onta kek, enggak masalah,” katanya.

“Gubernur mau naik apa pun tidak masalah. Marwah itu bukan kemewahan,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika mobil berada di Jakarta, maka pajak, perawatan, dan operasional tetap menjadi beban APBD.

“Kalau mau iri-irian pakai kendaraan mewah, enggak habis. Gubernur enggak cocok jadi gubernur, buka showroom mobil saja,” ujarnya.

Buyung menutup dengan penegasan bahwa pernyataan ketiga pejabat publik itu tidak sejalan.

“Kalau saya ditanya siapa yang berbohong, ya tiga-tiga ini berbohong. Sudah bohong enggak kompak pula,” demikian Buyung Marajo.

Pengamat Syaiful: Pernyataan Beda Bikin Publik bingung

Kritik selanjutnya datang dari Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bahtiar, yang menilai perbedaan pernyataan pejabat mencerminkan lemahnya koordinasi dan komunikasi publik.

Ia menyindir, jika semua pernyataan tiga pejabat itu, seolah mobil itu bisa terbang.

“Kalau jalan tengahnya berarti mobil itu bisa terbang. Hari ini di Kaltim, besok di Jakarta,” ujar Syaiful dikonfirmasi dihari yang sama.

Menurut Syaiful, dalam prinsip pemerintahan yang baik, pernyataan pejabat harus terverifikasi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Jika dalam satu isu muncul penjelasan berbeda dari para pengambil keputusan, berarti ada persoalan dalam proses komunikasi.

“Kalau dalam satu objek bahasan penyampaiannya berbeda-beda, padahal mereka decision maker, mestinya terverifikasi secara faktual,” katanya.

Ia melihat kemungkinan adanya perbedaan cara pandang. 

Kata dia, Gubernur mungkin memahami kendaraan untuk kepentingan di Jakarta, sementara Sekda memandangnya sebagai kendaraan operasional di Kaltim untuk medan berat.

Namun Syaiful juga mengkritik alasan kendaraan mogok di lapangan yang dijadikan dasar pengadaan mobil baru. 

Menurutnya, hal itu justru menunjukkan fungsi teknis tidak berjalan optimal.

“Mestinya sebelum berangkat dicek. Kan ada anggaran servis,” ujarnya.

Ia menilai peruntukan untuk medan berat lebih rasional dibanding alasan lain, tetapi tetap mempertanyakan inkonsistensi jika kendaraan disebut untuk kebutuhan di IKN namun berada di Jakarta.

“Kalau untuk tamu IKN, kenapa diparkir di Jakarta?” katanya.

Terkait narasi marwah, Syaiful menilai ukuran martabat daerah seharusnya terlihat dari kualitas pelayanan publik.

“Kalau jalan mulus, UMKM maju, guru sejahtera, itu marwah. Enggak perlu mobil mahal,” ujarnya.

Ia menilai pola pikir yang muncul terkesan seperti pimpinan perusahaan swasta, bukan kepala daerah.

Menurutnya, anggaran Rp8,5 miliar akan lebih berdampak jika dialokasikan untuk kebutuhan publik seperti bus sekolah gratis atau kendaraan operasional desa.

“Pemimpin daerah itu CEO-nya rakyat, harus merakyat,” pungkasnya.

(wan)