ARUSBAWAH.CO - Kota Samarinda tercatat sebagai salah satu daerah paling siap dalam pembangunan Sekolah Rakyat dari total 53 wilayah di Indonesia yang ditetapkan Kementerian Sosial.
Dari 53 daerah di Indonesia, Samarinda dinilai paling siap dari segi lahan dan administrasi untuk menjalankan program sekolah rakyat.
Rencana pembangunan gedung ditargetkan mulai berjalan pada juli 2025 mendatang, dengan lokasi sementara belajar di SMA Melati yang berada di jalan Rifafddin, Kecamatan Loajanan Ilir.
Lokasi pembangunan gedungnya telah disiapkan di kawasan Palaran, tepatnya di samping Stadion Madya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa anggaran penempatan sementara siswa di SMA Melati sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot.
“Pemkot, Nanti kalau pembangunan sekolahnya, ya kementerian yang biayai. Setelah selesai, baru kita pindahkan. Kita berharap tahun ini sudah bisa dibangun oleh kementerian di lokasi kita yang di Palaran,” ucap Andi Harun, Rabu (23/4/2025).
Sebelum gedung permanen selesai dibangun, 100 siswa angkatan pertama akan menempuh proses belajar mengajar di SMA Melati melalui kerja sama dengan Yayasan Melati.
Lokasi itu dipilih karena merupakan satu-satunya yayasan yang memiliki asrama yang cukup menampung seluruh siswa.
Saat ditanya redaksi Arusbawah.co mengenai nominal anggaran yang ditanggung Pemkot untuk tahun ajaran baru nanti, Andi Harun mengatakan belum mendapat informasi rinci.
“Saya belum mendapat informasinya, tapi itu tidak besar biayanya, namanya kerja sama, penempatan saja ya,” jelasnya.
Kegiatan belajar Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Juli 2025 dengan jenjang 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA.
Proses verifikasi dan validasi telah dilaksanakan pada 21 April 2025 di Jakarta bersama Kementerian Sosial.
Samarinda dinyatakan lolos verifikasi karena dianggap telah memenuhi dua syarat utama seperti lahan siap pakai seluas 7 hektare dan daftar siswa yang sudah final.
“Sekolah Rakyat, kita dinyatakan lolos verifikasi, bahkan kita yang dianggap salah satu daerah yang paling siap dari 53 daerah di Indonesia. Karena kita dinilai bahkan siswanya sudah siap sebelum pembangunan sekolah dibangun,” ungkap Andi Harun saat diwawancarai awak media.
Ia juga menjelaskan proses validasi data dilakukan dengan sistem pusat yang terkoneksi dengan berbagai kementerian.
“Kalau data semua terverifikasi. Data siswa dari Dinas Sosial, data kesiswaan dari Disdikbud, semuanya tersambung dalam satu data Indonesia. Bahkan tanahnya dicek langsung secara digital di pusat,” ujarnya.
Pusat juga akan melakukan verifikasi lapangan terhadap kesiapan lahan dan dokumen legalitas.
“Status tanah, keadaan tanah, dan lain sebagainya pasti akan diverifikasi. Belum lagi tim pusat akan langsung ke daerah untuk melakukan verval lapangan,” kata Andi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah menetapkan total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda sebesar Rp280,07 miliar.
“Kita tidak terlibat. Anggarannya disediakan oleh pusat, yang bangun pusat. Nanti setelah selesai, baru kita masuk ke dasar ke siswa, kita kelola,” beber Andi Harun.
Diketahui, empat daerah di Kalimantan Timur yang akan membangun Sekolah Rakyat adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan bahwa sebanyak 100 siswa dari keluarga miskin, yang telah tercatat secara resmi dalam sistem data Kementerian Sosial pada kategori desil I dan II, akan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025.
“Mulai Juli nanti siswa sudah masuk, mereka yang masuk kategori desil I dan II dari Kemensos. Jadi ini benar-benar yang datanya sudah resmi. Jumlahnya 100 orang, masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa SMA,” kata Asli saat dikonfirmasi.
Menurutnya, seluruh data peserta didik yang akan mengikuti Sekolah Rakyat berasal dari hasil pendataan Dinas Sosial.
Artinya, Disdikbud tidak melakukan seleksi terbuka atau menerima siswa dari luar daftar yang telah divalidasi tersebut.
Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Asli menyebutkan bahwa pendaftaran baru akan dibuka setelah fasilitas asrama atau boarding school selesai dibangun.
Saat ini, fokus utama adalah jenjang menengah, yakni SMP dan SMA.
“SD itu nanti setelah bangunan asramanya rampung. Sekarang kami utamakan siswa yang usianya sudah siap belajar dan bisa langsung ikut kegiatan. Jadi hasilnya juga bisa lebih cepat terlihat, dalam 4 sampai 5 tahun ke depan,” jelasnya.
Asli menambahkan, siswa SD nantinya bukan berasal dari proses perpindahan sekolah, melainkan anak-anak yang akan memulai pendidikan dasar dan juga termasuk dalam kategori desil I dan II, sesuai sistem data Kemensos.
Rencana pengembangan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Palaran ini ditargetkan mampu menampung hingga 2.000 siswa dari tiga jenjang pendidikanSD, SMP, dan SMA pada tahun 2027 mendatang.
Terakhir, ia menyebutkan bahwa seluruh perencanaan fisik dan desain bangunan sekolah disiapkan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan oleh daerah.
“Untuk desainnya memang pusat yang tangani. Kita hanya siapkan lokasi dan dukungan data, semua pembangunan dan perencanaan teknis itu dari kementerian,” tutup Asli.
(wan)
