SAMARINDA - Perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim masih jadi perbincangan hingga saat ini. Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi pun memberikan tanggapannya.

Menurutnya, penting seluruh elemen di Kaltim khususnya yang tinggal di daerah IKN agar sumbangsih pemikirannya harus diakomodir.

"Sah-sah saja dan bagus saja menyerap pemikiran masyarakat. Hanya secara teknis. Tentunya harus dipikirkan, melalui apa penyampaiannya," jelas Subandi.

Kendati demikian, ada juga muncul kekhawatiran jika masyarakat lokal akan banyak yang tergusur. Terkhusus saat mempertahankan kearifan lokal jadi hal krusial. Tokoh masyarakat, adat, dan lembaga-lembaga kampus harus dilibatkan.

"Jadi di masyarakat itu ada kekhawatiran bahwa ini hanya job politik. Yang ujungnya cuma dibangun istana saja. Kami berharap, kalau pemerintah sudah putuskan IKN di Kaltim, ya harus total. Sesuai yang dijanjikan pemerintah harus ada di sini," bebernya lagi.

Ditanya soal Badan Otorita, Subandi juga menjelaskan bahwa ini sifatnya sementara. "Konsepnya belum fix tapi pernah diterapkan di Batam dan justru merugikan. Apalagi badan ini ditunjuk oleh pemerintah pusat," tambahnya.

Dirinya pribadi, mendorong agar sebaiknya IKN dibangun karena berangkat dari konsep totalitas untuk memindahkan pusat pemerintah ke Kaltim.

"Tapi ada kekhawatiran di tengah situasi ekonomi belum baik, kemudian pandemi. Jangan-jangan hanya bangun istana baru saja. IKN yang dimaksudkan ya harus seperti pusat pemerintahan yang berjalan," pungkasnya.

(ADV/DSY)