ARUSBAWAH.CO, SAMARINDA - Belum selesai dengan Terowongan Gunung Manggah, Teras Samarinda dan revitalisasi Citra Niaga, Pemkot Samarinda bersiap lagi untuk satu proyek besar.
Terbaru, adalah program penataan kabel listrik dengan sistem underground atau kabel bawah tanah.
Munculnya rencana itu, dimulai dengan adanya pemaparan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Samarinda kepada Wali Kota Andi Harun di Balai Kota beberapa hari lalu.
Di kesempatan itu, dipaparkanlah teknologi Horizontal Directional Drilling (HDD).
Simplenya, HDD merupakan metode pengeboran dan pemasangan pipa bawah tanah atau kabel dengan teknik tersendiri.
Dalam pelaksanaannya akan dibuat sebuah saluran khusus menggunakan sistem bor tanpa parit.
Teknologi inilah yang akan digunakan untuk pemasangan kabel listrik bawah tanah.
Sebelum program ini dimulai, Andi Harun tampaknya juga telah memikirkan beberapa persoalan yang tampaknya akan hadir untuk bisa menghadirkan kabel bawah tanah di Samarinda.
Salah satunya adalah... MAHAL.
“Teknik penggalian HDD itu horizontal directional drilling, biayanya memang lebih mahal, sekitar satu juta dua ratus per meter, tetapi sangat efisien,” ungkapnya dilansir dari Diksi.co.
Sekarang, MARI KITA HITUNG ilustrasi biayanya....
Dari keterangan dari Wali Kota Andi Harun, butuh sekitar Rp 1,2 juta per meter untuk bisa melakukan penggalian HDD.
Jika dikonversi ke kilometer, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 Miliar agar sistem teknologi HDD itu bisa dioperasionalkan per 1 kilometer jalan.
Samarinda, berdasarkan data terbaru BPS, memiliki total jalan 898 kilometer.
Andaikan seluruh jalan di Kota Tepian ingin dilengkapi dengan kabel bawah tanah (underground) maka membutuhkan biaya sekitar Rp 1 Triliun lebih agar hal itu bisa dilakukan.
Angka tepatnya, adalah Rp 1.077.600.000.000,-
Angka itu, sama saja seperti 20 persen ABPD Samarinda tahun 2024.
Tapi, tentu saja tak mungkin, mengingat, Pemkot masih memiliki banyak kegiatan yang harus dibiayai, mulai dari belanja rutin, hingga belanja pegawai yang jumlahnya tak sedikit.
Untuk belanja pegawai saja, di 2023 lalu, berdasarkan Perwali Kota Samarinda 84/2022, Tentang Penjabaran APBD 2023, jumlah besaran angka belanja pegawai, sudah di angka Rp 1,1 Triliun.
Nah, perihal persoalan mahal ini, Andi Harun juga sudah "aware".
Tak mungkin untuk bisa mengolkan proyek kabel bawah tanah ini dalam satu tahun mata anggaran.
Diperlukan, berkali-kali mata anggaran untuk bisa menghadirkan program kabel listrik bawah tanah di Kota Samarinda itu.
“Karena kita nggak bisa laksanakan secara keseluruhan, kita akan memulai dari kawasan yang paling krusial,” jelasnya.
Pilihan kemudian muncul pada penerapan pemasangan kabel bawah tanah secara partial, atau dilakukan secara bertahap.
Dua lokasi kemudian jadi contoh, yakni di Jalan Agus Salim dan Abul Hasan Samarinda.
Di lokasi itulah rencananya Pemkot kemungkinan akan melakukan kabel bawah tanah secara bertahap, untuk kemudian melanjutkan ke kawasan-kawasan lainnya.
Jika pun dilakukan bertahap, biayanya pun tak sedikit.
Misalnya, jika melakukan HDD di sepanjang jalan dari Universitas 17 Agustus 1945 hingga ke Mal Lembuswana, diperlukan biaya sedikitnya, Rp 3,1 Miliar (asumsi biaya HDD RP 1,2 juta/ meter).
Begitu juga untuk misalnya pemasangan dimulai dari Jalan Agus Salim Samarinda hingga ke Jalan Abul Hasan, dibutuhkan sekiranya Rp 720 juta.
Meskipun memiliki beberapa keuntungan, penggunaaan kabel bawah tanah juga memiliki beberapa persoalan.
Di antaranya, aksesibilitas terbatas. Hal ini, karena mengakses kabel bawah tanah untuk proses maintenance atau perbaikan bisa sangat menjadi sulit akibat kabel yang tertanam di dalam tanah.
Terutama di daerah padat penduduk atau perkotaan yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengatasi permasalahan pada kabel listrik.
Selain itu, juga soal perbaikan yang lebih lama.
Ini berbeda dengan aliran listrik konvensional dengan kabel overhead yang lebih mudah diperbaiki karena lokasinya yang ada di tempat terbuka.
Kabel bawah tanah, otomatis membutuhkan proses lebih rumit daripada aliran listrik konvensional.
Tim redaksi kemudian diskusikan rencana kabel listrik bawah tanah oleh Pemkot Samarinda ini kepada REI (Real Estate Indonesia) Kaltim untuk membuka wawasan.
Adalah Bagus Susetyo, Ketua REI Kaltim yang antusias dengan perbincangan soal kabel bawah tanah ini.
"Saya sih agak realistis ya. Terus kabel tiang listrik yang lama, untuk apa? Yang pertama itu. Kan itu kan juga bukan investasi yang sedikit," katanya.
Hal kedua yang ditekankan Bagus Susetyo adalah pengecualian jika niat Pemkot bersama PLN itu adalah untuk diterapkan di kawasan baru.
"Kecuali, untuk daerah baru. Misalnya di Palaran. Boleh. Yang paling bijak itu apabila ada kota/kawasan baru. Tapi kalau yang ada di (pusat) kota, saya melihatnya mending untuk yang lebih bermanfaat lagi. Pengendalian banjir, itu kan lebih baik," tambah Bagus Susetyo. (pra)
