ARUSBAWAH.CO - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur buka suara soal kondisi jalan nasional ruas Sangatta–Sp Perdau yang mengalami longsor parah.
Jalur itu merupakan akses utama yang berada dalam wilayah kerja Satker PJN Wilayah II Kaltim dan juga bersinggungan dengan area pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, mengatakan ruas itu memang tergolong rawan longsor karena kontur dan jenis tanahnya tidak ideal.
Situasi itu membuat kenyamanan dan keamanan pengguna jalan menurun, apalagi saat musim hujan.
“Tanahnya labil, topografinya kurang mendukung, jadi rawan longsor. Ini jalan nasional yang harus tetap terjaga fungsinya,” ujar Yudi, Kamis (11/9/2025).
Ajak Perusahaan Tambang Ikut Tanggung Jawab
Karena keterbatasan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BBPJN Kaltim mengajak perusahaan-perusahaan pengguna jalan nasional ikut membantu biaya pemeliharaan dan pembangunan.
Salah satu yang bersedia ikut terlibat adalah PT Kaltim Prima Coal.
BBPJN Kaltim dan KPC sepakat melaksanakan tiga kegiatan besar di ruas Sangatta–Sp Perdau.
Pertama, penanganan longsor di STA 5+650 yang akan dikerjakan langsung oleh BBPJN Kaltim.
Kedua, penanganan longsor di STA 23+050 yang dilakukan bersama KPC.
Ketiga, pengalihan jalur Sangatta–Sp Perdau STA 20+500 sampai 30+700 yang biayanya ditanggung penuh oleh KPC.
“Ini langkah kolaboratif karena kalau hanya mengandalkan APBN jelas tidak cukup,” ucap Yudi.
Longsor STA 23+050: Kronologi dan Rencana Penanganan
Longsor paling parah terjadi di STA 23+050.
Menurut Yudi, bencana ini bermula saat hujan deras mengguyur kawasan itu pada 12 Januari 2025.
Badan jalan langsung mengalami penurunan, dan tim BBPJN Kaltim melalui PPK 2.2 turun ke lapangan untuk survei dan dokumentasi.
Pada 15 Januari, rambu dan kerb pengarah jalan langsung dipasang.
Namun, kondisi makin memburuk.
Pada 20 Maret 2025 penurunan badan jalan kian signifikan hingga separuh badan jalan tak bisa dilalui, memicu kemacetan panjang.
Sebagai langkah darurat, tim memasang rambu peringatan dan mengecat kerb kuning-hitam agar pengendara lebih waspada.
Lalu 23 Maret dilakukan pembersihan area longsor, pemasangan cerucuk tiga baris zig-zag sebanyak 200 batang, dan terpal untuk menahan air.
“Meski sudah dipancang cerucuk dan ditutup terpal, tanah tetap bergerak,” jelas Yudi.
Akhirnya, PPK bersama KPC sepakat menangani longsor ini secara penuh.
Pada April–Mei 2025, KPC menimbun sisi kiri longsoran secara berlapis sambil dipadatkan.
Tapi badan jalan masih turun.
Maka disepakati penanganan permanen memakai struktur bored pile sepanjang 50 meter.
Soil investigasi di lima titik akan dilakukan minggu kedua September 2025.
Desain hasil investigasi ini akan dikonsultasikan ke BBPJN Kaltim pada awal Oktober, agar bisa segera disetujui.
Targetnya, konstruksi senilai Rp5,9 miliar dimulai minggu ketiga Oktober.
Jalur Dialihkan, KPC Biayai Penuh
Selain menangani longsoran, KPC juga mengajukan pengalihan trase jalan nasional Sangatta–Sp Perdau di STA 20+500 sampai 30+700.
Jalur ini memang melintasi area tambang aktif mereka.
Usulan pengalihan jalan ini sudah diajukan sejak 2018.
BBPJN Kaltim menyebut seluruh proses administrasi, mulai dari izin ke Sekjen Kementerian PUPR hingga penyampaian desain teknis, telah berlangsung bertahun-tahun.
KPC bahkan telah membuat surat komitmen membangun jalan pengganti pada Februari 2023, serta mengajukan permohonan tukar-menukar aset negara (BMN) pada Oktober 2024.
“Targetnya jalan pengganti mulai dibangun tahun ini dan selesai 2027. Selama masa pembangunan, KPC bertanggung jawab penuh terhadap perawatan ruas yang lama, termasuk longsor di STA 23+050,” jelas Yudi.
BBPJN Kaltim akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi selama pekerjaan berlangsung.
Klarifikasi: Tidak Ada Truk Tambang di Jalan Nasional
Yudi juga menegaskan, kendaraan hauling batu bara milik KPC tidak menggunakan jalan nasional.
Truk tambang hanya melintas di jalan khusus perusahaan.
“Kalau pun ada perlintasan sebidang, itu sudah ada dispensasinya. Jadi bukan hauling batu bara yang bikin rusak jalan nasional,” tegasnya.
Sempat Ditegur Rudy Mas'ud
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sempat menegur manajemen KPK saat saat meninjau jalur Sangatta–Bengalon pada Sabtu (6/9/2025).
Dalam video yang ia unggah ke akun Instagram pribadinya @h.rudymas’ud, Rudy Mas'ud tampak menegur manajemen KPC.
Dalam kunjungan kerja yang juga unggah akun Kepala Dinas ESDM Kaltim @doktor.barwanto, Rudy Mas’ud yang mengemudi sendiri mobil dinas KT 1 menghentikan kendaraannya di Crossing 4 setelah melihat jalan provinsi itu hampir putus.
“Bapak tahu dampak sosialnya kalau sampai jalan ini putus?” ucap dalam video tersebut.
Rudy Mas’ud menegaskan, jalur Sangatta–Bengalon adalah satu-satunya akses darat ke wilayah utara Kutai Timur sekaligus jalur utama logistik warga. Beberapa titik sudah sangat kritis.
“Saya lihat bukan rawan lagi, tapi sudah putus sebelah. Tinggal sebelah saja lagi jalannya,” ucapnya.
Menurut Rudy Mas’ud, jika ruas yang tersisa ikut amblas, maka akses masyarakat dan pekerja tambang akan lumpuh total.
Ia pun mendesak perbaikan segera dilakukan agar logistik warga tidak terhambat dan aktivitas ekonomi tidak macet.
“Bapak lihat saja yang lewat ini. Ekskavatornya 21 ton, belum yang lain. Jalan yang dilewati hanya sebelah. Apa tidak cepat putus, Pak?” katanya.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut, maka kegiatan tambang PT KPC kita hentikan. Sampai jalannya dibenahi,” ancamnya.
(wan)
