ARUSBAWAH.CO - Rencana pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto harus mengalami perubahan lokasi menjelang pelaksanaan serentak pada Juli 2025 mendatang.
Gedung Yayasan SMA Melati yang awalnya akan digunakan sebagai lokasi sementara untuk Sekolah Rakyat, batal dipakai.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk kembali memakai gedung tersebut untuk memindahkan siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2025/2026 dari SMAN 10 Samarinda ke lokasi awal mereka di Yayasan SMA Melati.
Padahal, Pemerintah Kota Samarinda sudah lebih dulu mengajukan permohonan kerja sama dengan skema sewa menggunakan anggaran dari pemkot.
Namun, rencana itu harus dibatalkan karena kebijakan pemprov yang memprioritaskan penggunaan gedung untuk SMA 10 Samarinda di Yayasan SMA Melati.
“Sekolah rakyat itu tidak boleh gabung dengan sekolah umum. Harus terpisah total, itu aturan dari Kementerian Sosial,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, saat ditemui redaksi Arusbawah.co Selasa (27/5/2025).
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, Pemkot Samarinda kini mengalihkan opsi lokasi ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, dekat Polnes, Samarinda Seberang.
Lokasi itu dinilai paling siap dari Yayasan Melati dari baik segi fasilitas yang lengkap, gedung memadai terutama Asrama yang digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM) sementara.
“Lahan secara umum sudah clear, ditinjau juga oleh Kementerian PUPR, bahkan Dirjen dan Kepala Biro Umum Kemensos sudah meninjau langsung. Cuma, karena Yayasan Melati tidak bisa, kita pindah ke BPMP,” ujar Asli Nuryadin.
Menurutnya, BPMP secara fisik sudah memenuhi syarat.
Namun karena status gedung berada di bawah Kementerian Pendidikan, maka masih diperlukan persetujuan dari Dirjen PAUD-Dikdasmen.
Asli menyebut surat permohonan dari Wali Kota Samarinda sudah dikirimkan dan kini tinggal menunggu persetujuan pusat.
“Jadi kami mohon rekomendasi agar lokasi BPMP bisa dipakai sementara. Kalau disetujui, Samarinda siap jalan bulan Juli nanti. Beliau (Karo Umum Kemensos) sudah lihat langsung, tidak ada masalah,” tegas Asli.
Asli menambahkan, jika persetujuan turun, maka Samarinda bisa langsung bergerak cepat memulai implementasi program nasional ini, yang ditujukan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem, terutama Desil 1 dan 2.
“Ini perintah langsung dari Presiden Prabowo. Anak-anak miskin harus mulai sekolah bulan Juli. Intinya, kami tunggu izin Dirjen PAUD-Dikdasmen. Kalau disetujui, kita langsung gas,” tegasnya.
Terkait kapasitas, gedung BPMP dinilai cukup untuk menampung sekitar 200 siswa.
Pemerintah daerah juga memastikan hanya akan memakai sebagian fasilitas agar tidak mengganggu fungsi utama BPMP sebagai lembaga teknis pendidikan.
“Yang dipakai hanya sebagian. Lokasi kelas dan penginapannya masih banyak tersisa, bisa juga untuk keperluan temporer lain,” jelas Asli.
Saat ditanya soal pola kerja sama dengan BPMP, Asli menyebut skema sewa gedung akan dibiayai APBN Kementerian Sosial.
“Kalau perlu bantuan daerah, Pak Wali sudah siap jadi counterpart. Tapi infonya akan di-takeover penuh oleh APBN Kemensos. Artinya pusat yang biayai,” kata Asli.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran fisik sekitar Rp280 miliar yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat di Palaran tidak termasuk biaya sewa BPMP.
Dana operasional untuk penampungan sementara akan dibebankan secara terpisah.
“Rp280 miliar itu untuk bangun fisik gedungnya di Palaran. Operasional penampungan sementara di luar itu,” ujarnya.
Terkait kepastian jadwal pelaksanaan pada Juli mendatang, Asli optimistis.
Ia menyebut semua proses sudah berjalan, tinggal menunggu lampu hijau dari Kementerian Pendidikan.
Surat dari Wali Kota sudah masuk, tinggal komunikasi antar kementerian dan lembaga diselesaikan.
“InsyaAllah tetap jalan bulan Juli. Kita sudah kirim surat, tinggal nunggu jawaban. Semoga Rabu ini sudah ada kejelasan karena waktunya sudah sangat mepet,” pungkasnya.
(wan)
