ARUSBAWAH.CO - Program rumah subsidi yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ternyata masih jauh dari harapan.

Laporan CELIOS Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 mengungkap bahwa rumah subsidi tetap sulit dijangkau, terutama oleh generasi muda di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin dalam.

Meski harga rumah subsidi berada di kisaran Rp166 juta hingga Rp185 juta dengan DP rendah (1-5%) dan bunga sekitar 5%, realitas di lapangan menunjukkan beban cicilan yang sangat memberatkan.

Cicilan yang Memberatkan Generasi Muda

Menurut analisis CELIOS, cicilan rumah subsidi rata-rata menyerap 31–35% dari pendapatan bulanan berbasis Upah Minimum Regional (UMR).

Di beberapa daerah, angka tersebut bahkan mencapai 48% dari gaji UMR sebesar Rp2,4 juta, seperti di Yogyakarta.

Bagi Gen Z yang baru memasuki dunia kerja dengan pendapatan pas-pasan, kondisi ini membuat impian memiliki rumah pertama nyaris mustahil tanpa bantuan orang tua.

Tingginya harga tanah yang terus melonjak akibat spekulasi dan penguasaan segelintir elite semakin memperburuk situasi.

Sementara itu, pendapatan generasi muda tidak mengalami peningkatan yang sebanding.

Laporan CELIOS menegaskan bahwa tanpa perubahan struktur ekonomi, generasi muda akan terus terjepit.

Mereka bukan hanya kesulitan membeli rumah, tetapi juga menghadapi tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, mulai dari transportasi hingga kebutuhan sehari-hari.

Rumah subsidi yang seharusnya menjadi jalan keluar justru masih di luar jangkauan mayoritas anak muda.

Potensi Pajak Kekayaan untuk 387 Ribu Rumah

Di sisi lain, laporan yang sama menunjukkan adanya potensi besar jika pemerintah berani menerapkan kebijakan fiskal yang lebih progresif.

Jika dikenakan pajak kekayaan sebesar 2% saja terhadap 50 orang terkaya di Indonesia, negara berpotensi mengumpulkan Rp93 triliun.

Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk membangun 387 ribu unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Angka ini cukup signifikan untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai jutaan unit.

CELIOS menilai ketimpangan ekstrem saat ini, di mana kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan puluhan juta rakyat biasa yang menjadi akar masalah sulitnya akses perumahan.

Dominasi oligarki di sektor properti dan penguasaan tanah membuat harga properti melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat stagnan.

Laporan ini merekomendasikan reformasi fiskal progresif, transparansi penguasaan tanah, serta kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada generasi muda dan kelas menengah bawah.

Tanpa langkah struktural yang tegas, program rumah subsidi berisiko hanya menjadi wacana politik semata.

Sementara itu, jutaan Gen Z akan terus terjebak dalam lingkaran sulit memiliki rumah di tengah republik oligarki yang semakin memperlebar jurang ketimpangan. (jay)