ARUSBAWAH.CO - Lembaga riset ekonomi CELIOS menyoroti potensi risiko besar dari skema pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang dirancang pemerintah.
Hal ini dituangkan dalam Laporan CELIOS dengan judul "KO PERAS DESA MERAH PUTIH" yang sudah dirilis di situs CELIOS, dan diakses Arusbawah.co, Rabu (4/6/2026).
Diketahui, program Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai melalui kredit dari bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), dengan jaminan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam mekanismenya, bank akan menyalurkan dana kepada pemerintah desa setelah dilakukan studi kelayakan. Selanjutnya, dana tersebut akan diberikan sebagai modal penyertaan kepada Kopdes MP, dan keuntungan koperasi akan masuk kembali ke rekening desa.
Namun menurut CELIOS, pendekatan ini menyimpan banyak celah yang bisa mengganggu stabilitas fiskal dan sistem keuangan nasional.
Pemerintah pusat dalam laporan CELIOS dijabarkan akan memotong Dana Desa untuk membayar cicilan pinjaman kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sehingga alokasi Dana Desa untuk program prioritas—seperti BLT, pembangunan infrastruktur, dan penguatan lembaga lokal—akan terganggu.
"Dana Desa akan dipotong secara langsung oleh pemerintah pusat dan dialihkan untuk membayar cicilan kredit Kopdes MP kepada Himbara melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN)," demikian sebagaimana tertulis dalam laporan.
Desa Diposisikan Sebagai Penanggung Risiko
Yang menjadi perhatian CELIOS, pemerintah desa diwajibkan berutang hingga Rp3 miliar dengan jangka waktu pengembalian 10 tahun. Ironisnya, cicilan utang ini tidak dibayarkan dari laba koperasi, melainkan langsung dipotong dari Dana Desa.
Ini membuat ruang fiskal desa menjadi terbatas dan menjadikan desa sebagai penanggung risiko tanpa kontrol penuh terhadap manajemen koperasi yang mereka biayai.
Artinya, berdasarkan laporan CELIOS, posisi desa justru menjadi subordinat dari kebijakan pusat yang membungkus agenda utang dengan narasi pemberdayaan ekonomi desa.
"Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan skal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian Dana Desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi. Implikasinya akan terjadi trade off
anggaran antara program prioritas seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintah desa, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana dasar dengan Kopdes MP," lanjut di laporan CELIOS.
Himbara Dihadapkan pada Risiko Kredit Tinggi
Di sisi lain, CELIOS mengingatkan bahwa bank-bank Himbara tengah menghadapi tekanan likuiditas dan peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL).
Data OJK menunjukkan NPL naik dari 2,08% di akhir 2024 menjadi 2,17% pada Maret 2025, sementara Loan at Risk naik ke 9,86%. Ini menandakan adanya penurunan kualitas pinjaman, terutama di sektor produktif.
Memaksa Himbara mengucurkan pinjaman kepada koperasi baru yang belum terbukti kinerjanya dinilai CELIOS hanya akan memperbesar risiko gagal bayar dan memperparah ketidakseimbangan sektor keuangan nasional.
Sektor Koperasi Masih Jauh dari Layak Kredit
CELIOS juga mencatat bahwa penyaluran kredit ke koperasi mengalami penurunan drastis—dari 16,3% pada Juli 2023 menjadi hanya 4,1% pada Maret 2025.
Sementara itu, rasio NPL koperasi pada Maret 2025 sudah mencapai 8,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata sektor perbankan. Hal ini menurut laporan CELIOS menunjukkan sektor koperasi belum cukup bankable untuk menanggung skema kredit besar seperti Kopdes MP.
Jika Kopdes MP mengalami gagal bayar, bank-bank pelat merah berisiko terkena krisis likuiditas yang bisa berdampak sistemik ke seluruh sektor keuangan nasional.
Akibatnya, pemerintah berpotensi harus melakukan penyelamatan bank dengan dana publik melalui skema bailout, yang semuanya akan dibebankan kepada rakyat lewat APBN.
Beban Ganda Bagi Masyarakat
CELIOS menilai skema ini bisa menjadi beban ganda untuk masyarakat. Pertama, pembangunan desa bisa mandek karena Dana Desa dialihkan untuk melunasi utang koperasi yang belum tentu berhasil. Kedua, ketika bank mengalami tekanan akibat kredit macet, negara harus turun tangan memakai uang rakyat untuk menyelamatkan sistem keuangan.
Politik Pencitraan di Balik Skema Kopdes
CELIOS juga menilai bahwa skema Kopdes MP rawan dijadikan alat pencitraan politik jangka pendek.
Program ini dianggap lebih menekankan pada distribusi anggaran dan kampanye populis ketimbang pada dampak nyata dan berkelanjutan di lapangan. Dari laporan itu, CELIOS menilai bahwa masyarakat desa yang seharusnya diuntungkan justru dibebani risiko, sementara keuntungan politik dinikmati segelintir elite. (pra)
