ARUSBAWAH.CO - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti besarnya utang pemerintah Indonesia dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026: Republik Oligarki. 

Dalam laporan tersebut, CELIOS menyebut jika total utang pemerintah dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap warga negara secara implisit menanggung beban sekitar Rp33,8 juta. 

CELIOS menjelaskan angka tersebut bukan berarti masyarakat harus membayar langsung utang negara secara pribadi. 

Namun, beban utang negara dinilai tetap dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai dampak ekonomi seperti pajak, inflasi, hingga berkurangnya ruang belanja sosial pemerintah. 

Menurut CELIOS, kondisi tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah ketimpangan ekonomi yang terus melebar dalam beberapa tahun terakhir.

Beban Utang Dinilai Lebih Terasa bagi Masyarakat Bawah

Dalam laporan itu, CELIOS menyebut dampak utang negara cenderung lebih berat dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 

Hal itu disebabkan kelompok rentan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih terbatas ketika menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok maupun tekanan ekonomi lainnya. 

CELIOS juga menilai tingginya utang negara perlu dibaca bersamaan dengan kondisi konsentrasi kekayaan yang semakin besar pada kelompok elite ekonomi.

Di sisi lain, laporan tersebut mencatat total kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia mencapai Rp4.651 triliun pada 2026 atau hampir dua kali lipat dibanding 2019. 

Menurut CELIOS, situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan ketika beban fiskal negara terus meningkat, sementara akumulasi kekayaan lebih banyak dinikmati kelompok superkaya.

Generasi Produktif Disebut Bisa Terdampak

CELIOS menilai besarnya utang negara juga dapat berdampak terhadap generasi produktif dalam jangka panjang. 

Kebutuhan pembiayaan negara yang terus meningkat disebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembiayaan layanan publik.

Selain itu, tekanan fiskal dinilai dapat berdampak pada sektor pendidikan, perlindungan sosial, hingga kesempatan ekonomi masyarakat apabila tidak diimbangi kebijakan pemerataan ekonomi yang kuat.

Pemerataan Ekonomi Jadi Perhatian

Melalui laporan tersebut, CELIOS mendorong pemerintah memperkuat kebijakan redistribusi ekonomi agar pertumbuhan kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

CELIOS menilai pemerataan kesejahteraan, penguatan pajak progresif, dan perlindungan sosial menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya beban utang negara. (naa)