ARUSBAWAH.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi terkait sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat menjelang pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur serta Bupati-Wakil Bupati 2024.
Rapat ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 20 kecamatan.
Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dimulai pada Rabu (14/8/2024) hingga 16 Agustus 2024, bertempat di Ballroom Hotel Elty.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan materi kepada PPK guna meningkatkan partisipasi pemilih di wilayah Kutai Kartanegara.
Menurut Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kukar, Purnomo, salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pentingnya sosialisasi yang lebih masif dan pendidikan pemilih yang tepat.
Keduanya dianggap sangat krusial untuk menaikkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
"Sosialisasi serta pendidikan pemilih harus lebih masif. Partisipasi pemilih di Kukar cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain, khususnya dalam Pemilu," ujar Purnomo.
Lebih lanjut, Purnomo menjelaskan bahwa hanya memberikan sosialisasi tanpa diimbangi dengan pendidikan pemilih dapat berpotensi memunculkan isu seperti politik uang atau kampanye hitam.
Kesinambungan antara keduanya diperlukan untuk mencapai target partisipasi pemilih yang lebih tinggi.
"Dalam Pilkada 2020, partisipasi pemilih hanya mencapai 56 persen, jauh di bawah target nasional sebesar 70 persen. Kami perlu meningkatkan angka ini," tambah Purnomo.
Tantangan lainnya yang dihadapi oleh KPU Kukar adalah sikap apatis dari masyarakat terhadap Pilkada.
Hal ini mendorong perlunya pendekatan yang lebih inovatif dari para PPK dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.
"Kita butuh tenaga ekstra dari kawan-kawan PPK untuk memberikan sosialisasi serta pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi," tegas Purnomo.
Sebanyak lima bentuk kegiatan akan dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.
Kegiatan ini akan diperluas penyebarannya melalui media sosial agar informasi dapat lebih cepat sampai kepada masyarakat luas.
Purnomo juga menekankan pentingnya para PPK untuk menjaga integritas dan netralitas selama proses pemilu berlangsung.
Ia memperingatkan bahwa polarisasi politik bisa sangat berbahaya, terutama jika penyelenggara pemilu terlibat dalam keberpihakan.
"Kami berharap PPK bisa berkreasi dalam menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta menjaga integritas penyelenggara. Jangan sampai KPU tidak netral atau terafiliasi dengan pihak manapun," tutupnya. (adv)
