ARUSBAWAH.CO -  Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud turun menemui ribuan mahasiswa, buruh, dan aliansi masyarakat sipil yang berunjuk rasa di halaman DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025).

Aksi demo itu membawa 11 tuntutan, termasuk desakan penghapusan tunjangan mewah anggota dewan hingga percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Tekanan massa membuat Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, keluar dari gedung dewan. 

Hamas berdiri di atas truk komando berwarna kuning hampir satu jam, berusaha meyakinkan ribuan demonstran bahwa aspirasi mereka akan ditindaklanjuti.

“Aspirasi kalian tetap didengarkan. Kami sepakat, 11 tuntutan mahasiswa dan masyarakat akan kami tandatangani. Soal tunjangan yang dianggap berlebihan juga akan dikaji ulang,” tegas Hamas di hadapan ribuan massa.

Namun pernyataan dan janji Hamas itu tidak serta-merta meredakan massa. 

Dari arah barisan mahasiswa, massa justru membalas dengan sorakan ketidakpercayaan.

Teriakan kata 'pembohong, pembohong!' berulang kali terdengar dari kejauhan."

“Pembohong, pembohong jangan percaya!” soarak mahasiswa berulang kali.

Akademisi Unmul: Wakil Rakyat Itu Budak, Harus Hadapi Tuannya

Kehadiran Hamas di tengah demonstran turut ditanggapi akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, yang akrab disapa Castro. 

Menurutnya, langkah Hamas menemui massa bukanlah sikap berani, melainkan kewajiban sebagai budak rakyat.

“Dia memang harus keluar. Sebagai wakil, dia itu budaknya rakyat. Budak wajib menghadap tuannya. Rakyat adalah tuannya. Dia harus menjelaskan, sudah kerja apa, sudah perjuangkan apa. Kalau tidak, sama saja lari dari tanggung jawab,” kata Castro yang turut hadir di lokasi aksi.

Castro menilai ekspresi kekecewaan publik melalui aksi jalanan adalah hal wajar. 

Menurutnya, unjuk rasa merupakan cara sah rakyat menyampaikan kekecewaan terhadap DPRD, DPR RI, hingga presiden yang dianggap lebih berpihak pada investor ketimbang rakyat.

“Disparitas ekonomi makin telanjang. Anggota DPR digaji puluhan kali lipat dari rakyat biasa. Itu simbol arogansi. Wajar kalau rakyat marah,” ujarnya.

Castro Ingatkan Potensi Ledakan Aksi Massa di Kaltim

Ia mengingatkan, bila ketidakadilan terus dibiarkan, eskalasi aksi massa bisa berubah menjadi tindakan lebih destruktif. 

Kemudian kata Castro, fenomena penjarahan di beberapa daerah disebutnya sebagai bentuk spontanitas rakyat yang marah dan terdesak.

“Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin bisa terjadi juga di Kaltim. Ini harusnya jadi alarm. Solusinya bukan menutup pintu rumah pejabat atau mengerahkan aparat, tapi benar-benar mendengar rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Castro juga menyoroti potensi penyusupan dalam aksi.

Ia menyebut framing negatif terhadap demonstran sering kali muncul karena adanya tindakan by design dari pihak tertentu.

“Bisa jadi molotov atau pembakaran halte itu bukan dari massa, tapi dari pihak lain. Karena itu, gerakan rakyat harus lebih terorganisir agar tidak ditunggangi,” pungkasnya.

(wan)